Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 283
Judul Menaker: Pelaksanaan THR Dievaluasi Seminggu Pasca-Lebaran
Nama Media investor.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://investor.id/business/menaker-pelaksanaan-thr-dievaluasi-
seminggu-pascalebaran
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-12 23:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Evaluasi dilakukan untuk melihat
perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah. Serta untuk merumuskan
rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kalau dilihat dari jumlah tahun 2020 ada
pengaduan sebanyak 683 aduan dan 75% melaksanakan pembayaran baik yg terlambat bayar,
tertunda dan menyepakati sesuai maupun tidak sesuai dengan ketentuan THR
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Dari data tersebut, setelah diverifikasi dan
divalidasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan
pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah 977
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi
sanksi. Jadi, kalau dihitung-hitung tiga sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk
penyelesaian
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, seminggu sesudah Idul Fitri pihaknya akan
mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan
tahun 2021. Kementerian Ketenagakerjaan akan mengadakan rapat koordinasi dengan
mengundang seluruh kepala disnaker provinsi/kabupaten/kota dan Tim Posko THR.
MENAKER: PELAKSANAAN THR DIEVALUASI SEMINGGU PASCA-LEBARAN
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, seminggu sesudah Idul Fitri
pihaknya akan mengadakan evaluasi tentang pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya
(THR) keagamaan tahun 2021. Kementerian Ketenagakerjaan akan mengadakan rapat
koordinasi dengan mengundang seluruh kepala disnaker provinsi/kabupaten/kota dan Tim Posko
THR.
282
