Page 278 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 278
tidak membayarkan hak THR buruh sudah dilaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan.
Tetapi laporan tak kunjung digubris.
"Setiap tahun Kemenaker juga bangun posko (pengaduan) THR. Tapi pelanggaran THR temuan
di lapangan masih terjadi. Jadi, seolah-olah yang penting ada posko, ada pengaduan menjelang
hari raya, tapi terjadi pembiaran," ujarnya.
Dian juaga menambahkan, FSBI juga sudah melakukan survei terhadap 123 responden menyoal
pemenuhan hak THR buruh di 50 perusahaan pada 19 sektor usaha, termasuk pekerja rumah
tangga, di 22 kabupaten/kota yang digelar pada 29 April 2021.
Hasilnya, didapati 52 persen responden mengaku hak THR tidak dipenuhi sesuai dengan
Permenaker Nomor 6 Tahun 2015.
"Rinciannya, sebanyak 13,28 persen buruh mengatakan THR mereka dicicil, 15,4 persen
mengatakan besaran THR dikurangi, 3,3 persen mengatakan THR dicicil dan besarannya
dikurangi," papar Dian.
Kemudian, juga sebanyak 2,4 persen hanya menerima THR berupa bingkisan, dan 17,1 persen
tidak mendapat THR.
Dalam kesempatan sama, perwakilan dari KPBI Ilhamsyah membeberkan buruh di sektor
transportasi ialah satu di antara yang jamak didapati pelanggaran THR.
Ia berkata, kalangan buruh di sektor tersebut, macam sopir dan tenaga kerja bongkar muat,
tidak ada yang namanya THR. Selama ini, mereka hanya diganjar 'uang ketupat' setiap kali
momen menjelang Lebaran.
"Saya buruh di transportasi hanya dapat uang ketupat, berkisar Rp100 ribu sampai Rp250 ribu.
Jadi tidak merasakan THR. Padahal bekerja bertahun-tahun, kontribusi besar pada distribusi
barang, perekonomian kita," keluhnya.
277
