Page 275 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 275
"Bisa berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara kegiatan
usaha, hingga pembekuan kegiatan usaha. Ini sanksi-sanksi yang sudah diatur," ujar dia dalam
konferensi video, dikutip Bisniscom, Rabu (12/5/2021).
Berdasarkan laporan posko THR Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan sejak 20 April
hingga 12 Mei, tercatat 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan
THR. Dari data tersebut setelah kementerian melakukan verifikasi dan validasi dengan melihat
aspek kelengkapan data, duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, sehingga Ida
mengatakan diperoleh data aduan sejumlah 977 aduan.
Isu-isu yang terkait dengan pengaduan itu antara lain THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR
dibayarkan 50 persen, THR tidak dibayar penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak
dibayarkan satu bulan gaji, hingga THR tidak dibayar karena Covid-19. Atas berbagai pengaduan
tersebut, Ida mengatakan pemerintah telah mengambil langkah-langkah, antara lain
memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan
instansi terkait, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi
sanksi terhadap ketidakpatuhan.
"Direncanakan pada minggu pertama setelah Hari Raya Idul Fitri kami akan melaksanakan rapat
koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi," ujar Ida.
Dia mengatakan evaluasi tersebut antara lain terkait perkembangan tindak lanjut penanganan
pengaduan soal THR oleh daerah dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi
pengenaan sanksi.
Sumber: Tempo via Bisnis.
274
