Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 277
Judul Buruh Laporkan 2.265 Pelanggaran THR yang Tak Digubris Pemerintah
Nama Media limapagi.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.limapagi.com/focus/o81651k18r/buruh-laporkan-2-265-
pelanggaran-thr-yang-tak-digubris-
pemerintah?utm_source=rctiplus&utm_medium=rss_feed&utm_campaig
n=rctiplus_feed
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-13 01:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Sebanyak 2.265 kasus dilaporkan buruh atas perbuatan perusahaan tidak menuntaskan
kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR), bahkan sebagian hanya mencicil. Hal tersebut
tercatat dalam posko Posko Pengaduan THR yang diinisiasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Jakarta bersama Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI), serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
BURUH LAPORKAN 2.265 PELANGGARAN THR YANG TAK DIGUBRIS PEMERINTAH
Sebanyak 2.265 kasus dilaporkan buruh atas perbuatan perusahaan tidak menuntaskan
kewajiban membayar Tunjangan Hari Raya (THR), bahkan sebagian hanya mencicil.
Hal tersebut tercatat dalam posko Posko Pengaduan THR yang diinisiasi oleh Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Jakarta bersama Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), serta Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).
Perwakilan Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi menuturkan,
sebanyak 1.338 buruh dari tiga perusahaan di sektor manufaktur dan jasa pariwisata di Jakarta
dan Kabupaten Semarang mengadukan bahwa pembayaran THR mereka dicicil.
Tidak hanya itu, masih ada enam buruh dari satu perusahaan di bidang manufaktur tidak
memperoleh sama sekali THR.
Mirisnya lagi, ada 14 buruh sektor manufaktur di Ibu Kota tidak mendapat THR lantaran dipecat
paksa oleh perusahaan.
"Sedangkan, 907 buruh manufaktur dan transportasi di Jakarta tidak mendapat THR sama
sekali," ungkap Dian Dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Jakarta pada 12 Mei 2021, Dian membeberkan segala penyimpangan perusahaan yang
276
