Page 342 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 342
H-1 LEBARAN 2021, POSKO THR KEMNAKER TANGANI 977 ADUAN
, JAKARTA - Sehari menjelang perayaan Idulfitri 1442 Hijriyah Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) memberikan penjelasan perkembangan Posko Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan 2021 secara virtual.
Berdasarkan data yang terhimpun pada Posko THR Keagamaan 2021, melaporkan sejak 20 April
hingga 12 Mei, tercatat 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan
THR .
"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977, " ujar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (12/5/2021).
Menaker Ida menguraikan 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke
daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idulfitri
1442 H besok.
Proses penyelesaian aduan kata Menaker Ida, nantinya akan dilakukan pemeriksaan oleh
pengawas ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan
jangka waktu 30 hari.
"Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari
dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian, " kata Menaker Ida seraya memberikan apresiasi
kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses secara cepat aduan, sehingga
tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu maksimal.
Menaker Ida menjelaskan ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke
Posko THR 2021. Yakni, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang
selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja
yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi.
"Dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi
online), " katanya.
Menaker Ida juga mengungkapkan ada lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko
THR 2021. Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20-
50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak
dibayarkan 1 bulan gaji.
"Dan kelima, THR tidak dibayar karena COVID-19," kata Menaker Ida.
Atas berbagai pengaduan tersebut, lanjut Menaker Ida, pemerintah melalui Kemnaker telah
melakukan berbagai langkah. Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan
informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait.
"Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan, " kata Ida Fauziyah didampingi Sekjen Kemnaker
Anwar Sanusi dan Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, Dirjen PHI & Jamsos, Indah
Anggoro Putri dan Kepala Barenbang Kemnaker Bambang Satrio Lelono.
Menaker Ida Fauziyah menambahkan, rencananya pekan pertama setelah Hari Raya Idulfitri,
pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi tindak
lanjut.
341
