Page 345 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977, " ujar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (12/5/2021).

Menaker Ida menguraikan 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke
daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idul
Fitri 1442 H besok.

Proses penyelesaian aduan kata Menaker Ida , nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
ketenagakerjaan. Setelah diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu 30
hari, baru bisa diberikan rekomendasi sanksi.

"Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian, " kata
Menaker Ida.

Menaker Ida menjelaskan ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke
Posko THR 2021.

Diantaranya terkait THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai
kontrak kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja yang
upahnya disesuaikan pada masa pandemi, serta THR bagi pekerja yang berstatus hubungan
Kemitraan, contohnya ojek dan taksi online.

Menaker Ida juga mengungkapkan ada lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko
THR 2021.

Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan.

Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20- 50 persen).

Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji.

Keempat, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji.

Kelima, THR tidak dibayar karena COVID-19.

Rencananya pekan pertama setelah Hari Raya Idulfitri, pihaknya akan menggelar rapat
koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi/Kabupaten/Kota
dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi tindak lanjut.

"Terutama menyangkut perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi, " katanya..

344