Page 340 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 340

Konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 menyangkut lima isu, yaitu: THR
              bagi pekerja yang mengundurkan diri; THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya; THR bagi
              pekerja yang dirumahkan; perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa
              pandemi dan; THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan baik ojek maupun taksi
              online.

              Sementara itu ada beberapa isu yang terkait dengan pengaduan. Pertama THR dibayar dicicil
              oleh  perusahaan.  Kedua  yaitu  THR  dibayarkan  50  persen  dengan  kisaran  20  sampai  50
              persen.Ketiga yaitu THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, Keempat yaitu THR
              tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan kelima yaitu THR tidak dibayar karena COVID-19. Pembayaran
              THR penuh dan tepat waktu akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi nasional.

              "Oleh karena itu pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada perusahaan-
              perusahaan yang telah menunaikan kewajibannya membayar THR kepada pekerja/buruh secara
              penuh dan tepat waktu," kata Ida.

              Ida mengatakan dari berbagai pengaduan tersebut, pihaknya telah mengambil langkaH-1angkah
              verifikasi, validasi data dan informasi; berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker)
              daerah  dan  instansi  terkait;  menurunkan  tim  pengawas  ketenagakerjaan;  dan  merumuskan
              rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan.

              Kemnaker juga akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Disnaker
              Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi pada minggu pertama
              sesudah Idul Fitri. Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan tindak lanjut penanganan
              pengaduan oleh daerah.

              "Serta untuk merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi," pungkas
              Ida. (Knu).









































                                                           339
   335   336   337   338   339   340   341   342   343   344   345