Page 336 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

pemerintah menalangi pembayaran hingga 100 persen. Pemerintah juga diminta membuat
aturan yang jelas terkait prosedur jika sebuah perusahaan tidak bisa membayar THR.
Nelson Nikodemus Simamora dari LBH Jakarta mengatakan, seperti tahun lalu, kali ini
pemerintah juga mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan pembayaran THR 2019 dengan
cara dicicil oleh perusahaan. Secara terbuka, pemilik perusahaan diminta memenuhi
kewajibannya karena pemerintah juga sudah mengeluarkan dana sangat besar untuk
mendukung sektor usaha.

Nelson Nikodemus Simamora, LBH Jakarta, dalam tangkapan layar. (Foto: VOA/Nurhadi) "Menko
Perekonomian Airlangga Hartarto bilang bahwa pemerintah berharap pengusaha memberikan
THR, karena pemerintah sudah melakukan banyak hal, mengeluarkan banyak uang, misalnya
untuk kartu Prakerja, kemudian ada Bansos, juga uang untuk vaksin," kata Nelson.

Pemerintah juga menetapkan denda 5 persen jika terjadi keterlambatan pembayaran. Termasuk
menetapkan syarat pembukaan laporan keuangan bagi perusahaan yang ingin mencicil
pembayaran THR. Langkah itu bahkan harus dengan kesepakatan bersama buruh.

"Yang jadi masalah adalah, tidak semua perusahaan yang tidak memberikan THR,
memberitahukan kondisi keuangan perusahaan saat ini jika mereka tidak mampu," kata Nelson.

Ia juga menilai, pelaksanaan peraturan yang ditetapkan tidak diawasi secara konsisten baik oleh
kementerian atau dinas-dinas di daerah. Selain itu, pos pengaduan THR yang dibuka jika tidak
jelas kinerjanya, termasuk apa yang dilakukan terhadap laporan-laporan yang sudah
disampaikan buruh. Nelson bahkan mempertanyakan, apakah posko-posko pengaduan THR
yang disediakan pemerintah hanya sebagai pencitraan saja.

"Seharusnya pengawasan itu berjalan, karena tugasnya memang seperti itu. Untuk melakukan
pengawasan dan memaksa atau memiliki daya paksa, untuk menerapkan hukum perburuhan
atau ketenagakerjaan. Tetapi seringkali, berdasar pengalaman kita, itu tidak terlaksana," tambah
Nelson.

Pembayaran Dinilai Sesuai Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. (Foto: VOA/Nurhadi) Sementara
itu, dalam peryataan terkain hal ini, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut
pembayaran THR Keagamaan tahun 2021 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pernyataannya itu didasarkan pada laporan yang masuk ke Kemnaker
melalui Posko THR. Ida juga memastikan pihaknya terus memantau pelaksanaan pembayaran
THR melalui Posko yang ada, baik di pusat maupun di daerah.

"Kami mendapat laporan sudah banyak perusahaan yang membayar THR. Kita beri apresiasi
kepada perusahaan yang sudah bayar THR," kata Ida Fauziyah dalam keterangan resmi
kementerian, Selasa (11/5)..

335