Page 332 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 332
POSKO THR KEMNAKER TANGANI 977 ADUAN JELANG LEBARAN
Jakarta, IDN Times -- Sehari menjelang perayaan Idulfitri 1442 Hijriyah, Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) memberikan penjelasan perkembangan Posko Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan 2021 secara virtual.
Dari data yang terhimpun Posko THR Keagamaan 2021, melaporkan sejak 20 April hingga 12
Mei, tercatat 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi THR dan 2.205 pengaduan THR.
"Dari data tersebut setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (12/5/2021).
1. 977 aduan sedang diproses Dok. Kemnaker Menaker Ida menguraikan 350 dari 977 aduan
yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi.
Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idulfitri 1442 H besok.
Proses penyelesaian aduan kata Menaker Ida, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu
30 hari.
"Setelah itu baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi kalau dihitung-hitung 3 sampai 14 hari
dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," kata Menaker Ida seraya memberikan apresiasi
kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat untuk memproses secara cepat aduan, sehingga
tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai batas waktu maksimal.
2. Ada lima isu besar yang dilaporkan Dok. Kemnaker Menaker Ida menjelaskan ada lima isu
besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021. Yakni, THR bagi pekerja
yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR bagi pekerja
yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi.
"Dan kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi
online)," katanya.
Menaker Ida juga mengungkapkan ada lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko
THR 2021. Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20-
50 persen). Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak
dibayarkan 1 bulan gaji. "Dan kelima, THR tidak dibayar karena COVID-19," kata Menaker Ida.
Atas berbagai pengaduan tersebut, lanjut Menaker Ida, pemerintah melalui Kemnaker telah
melakukan berbagai langkah. Dimulai dari tahap memverifikasi dan memvalidasi data dan
informasi, dilanjutkan berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan instansi terkait.
"Langkah berikutnya, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan
rekomendasi sanksi terhadap ketidakpatuhan," kata Ida Fauziyah didampingi Sekjen Kemnaker
Anwar Sanusi dan Dirjen Binwasnaker & K3, Haiyani Rumondang, Dirjen PHI & Jamsos, Indah
Anggoro Putri dan Kepala Barenbang Kemnaker Bambang Satrio Lelono.
3. Pekan pertama setelah Idulfitri akan gelar rapat koordinasi Dok. Kemnaker Menaker Ida
Fauziyah menambahkan, direncanakan pekan pertama setelah Hari Raya Idulfitri, pihaknya akan
menggelar rapat koordinasi dengan mengundang seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan Tim Posko THR untuk melakukan evaluasi tindak lanjut.
"Terutama menyangkut perkembangan tindak lanjut penanganan pengaduan oleh daerah dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi," katanya.
331
