Page 330 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

"Dari data tersebut, setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977," ujar Menaker, Ida Fauziyah dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (12/5/2021).

Ia menambahkan, 350 dari 977 aduan yang diterima Posko THR 2021, sudah dikirim ke daerah
untuk diatensi Disnaker di 21 provinsi. Sisanya akan dilanjutkan setelah perayaan Idulfitri 1442
H. Proses penyelesaian aduan, kata Ida, akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
ketenagakerjaan. Setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak 2 kali dengan jangka waktu
30 hari.

"Setelah itu, baru bisa diberikan rekomendasi sanksi. Jadi kalau dihitung-hitung, 3 sampai 14
hari dikali dua, sekitar 30 hari untuk penyelesaian," katanya.

Pada kesempatan itu, Ida memberikan apresiasi kepada para Kadisnaker yang bereaksi cepat
untuk memproses secara cepat aduan, sehingga tak membutuhkan waktu hingga 30 hari, sesuai
batas waktu maksimal.
Ia menjelaskan, ada lima isu besar dalam konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR
2021, yakni, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak
kerjanya, THR bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya
disesuaikan pada masa pandemi.
"Kelima, THR bagi pekerja yang berstatus hubungan Kemitraan (contohnya ojek dan taksi
online), " katanya.

Ida juga mengungkapkan, ada lima isu pengaduan yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR
2021. Pertama, THR dibayar dicicil oleh perusahaan. Kedua, THR dibayarkan 50 persen (20- 50
persen).

Ketiga, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji. Keempat, THR tidak dibayarkan
1 bulan gaji. "Kelima, THR tidak dibayar karena Covid-19," tambahnya.

329