Page 325 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Pemerintah harus mengingatkan perusahaan bahwa THR bukanlah hadiah yang diberikan
sukarela. Tapi kewajiban yang harus ditunaikan. Suka atau tidak, perusahaan sedang lapang
atau sulit, THR pekerja wajib dibayarkan.

"Ini adalah amanat PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan," ujar Netty dalam keterangan medianya, Selasa (11/5).

Netty juga meminta pemerintah agar memastikan posko-posko THR yang dibentuk Kemnaker di
tingkat pusat dan daerah guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan
atas pelaksanaan pembayaran THR bekerja proaktif dan jangan hanya menunggu laporan.

Ia mengatakan, Posko THR jangan hanya menunggu laporan masuk, tapi harus proaktif turun
langsung ke lapangan untuk jemput bola mengatasi persoalan yang muncul.

"Perusahaan yang belum atau sulit bayar THR harus didatangi langsung, dievaluasi dan
diingatkan untuk menunaikan kewajibannya," katanya.

Menurut Netty, jika hanya menunggu laporan atau aduan pekerja, maka hasilnya tidak akan
maksimal karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak
membayar THR.

"Pekerja umunya tidak berani lapor dan berurusan dengan pihak lain. Mereka takut dipecat,
apalagi yang statusnya pekerja kontrak. Oleh karena itu, pemerintah harus sigap mencari
perusahaan-perusahaan yang belum mencairkan THR," terangnya.

Perusahaan tersebut, imbuh Netty, harus diingatkan dan jika perlu berikan sanksi yang tegas.

"Pastikan Posko THR berfungsi optimal dalam melindungi hak pekerja, jangan hanya jadi
retorika," ungkap Netty. (khf/fin).

324