Page 320 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

mengatakan, bagi perusahaan yang tidak membayar THR 2021, harus bersiap dengan sanksi
yang akan diberikan.
"Sangksi yang diberikan adalah langkah terakhir setelah dilakukan pemeriksaan oleh pengawas
ketenagakejaan kita. Sanksi bisa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan
kegiatan usaha," kata Ida dalam konferensi virtual, Rabu (12/5/2021).

Sementara terkait dengan denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada
pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak
berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Ida mengatakan, di tahun ini,
pelaporan terkait dengan THR lebih tinggi daripada tahun 2020.

Pengaduan pada tahun lalu sebanyak 683 pengaduan, di.mana 75 persen pelaporan terkait
dengan pelaksanaan pembayaran, seperti terlambat bayar, tertunda, maupun menyepakati
sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan THR. Sementara 25 persennya terkait dengan
perselisiahan hubungan industrial.
"Tahun 2021 ada 977 pelaporan, memang tahun ini lebih besar karena kita berharap THR bisa
diberikan H-1 Lebaran. Jika dilihat kesiapan teman-teman Kemenaker, saya optimis penyelesaian
akan lebih baik di banding dengan tahun 2020 seiring membaiknya ekonomi kita." tegas dia.

Ida menjelaskan, pembayaran THR tahun 2020 dan tahun 2021 berbeda. Hal ini mengingat pada
tahun 2020 pandemi Covid-19 tiba-tiba saja muncul dan dalam waktu singkat dunia usaha dan
industri terdampak.

Atas kejadian tersebut, Kemenaker memberi toleransi waktu untuk pembayaran THR hingga
akhir tahun 2020. Berbeda dengan saat ini, di mana pemerintah telah menggelontorkan banyak
stimulus untuk membangkitkan dunia usaha. Maka dari itu, pengusaha diharapkan berkomitmen
untuk memberikan hak pekerjanya, berupa THR.

319