Page 324 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 324
Judul Banyak Perusahaan Belum Bayar THR
Nama Media radarcirebon.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.radarcirebon.com/2021/05/13/banyak-perusahaan-belum-
bayar-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-12 19:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Ini adalah amanat PP Nomor 36 tahun
2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
negative - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Perusahaan yang belum atau sulit bayar
THR harus didatangi langsung, dievaluasi dan diingatkan untuk menunaikan kewajibannya
negative - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Pekerja umunya tidak berani lapor dan
berurusan dengan pihak lain. Mereka takut dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak. Oleh
karena itu, pemerintah harus sigap mencari perusahaan-perusahaan yang belum mencairkan
THR
neutral - Netty Prasetiyani (Anggota Komisi IX DPR RI) Pastikan Posko THR berfungsi optimal
dalam melindungi hak pekerja, jangan hanya jadi retorika
Ringkasan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar mengingatkan
perusahaan tentang kewajiban pembayaran THR. Hal ini, karena perusahaan masih banyak yang
belum atau tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1442 H yang merupakan hak
pekerja. Pemerintah harus mengingatkan perusahaan bahwa THR bukanlah hadiah yang
diberikan sukarela. Tapi kewajiban yang harus ditunaikan. Suka atau tidak, perusahaan sedang
lapang atau sulit, THR pekerja wajib dibayarkan.
BANYAK PERUSAHAAN BELUM BAYAR THR
JAKARTA- Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar mengingatkan
perusahaan tentang kewajiban pembayaran THR. Hal ini, karena perusahaan masih banyak yang
belum atau tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1442 H yang merupakan hak
pekerja.
323

