Page 327 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

penanganan pengaduan oleh daerah, dan merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi
pengenaan sanksi," kata Ida dalam konferensi pers pada Rabu (12/5/2021).

AWAS, ADA SANKSI BAGI PELANGGAR ATURAN THR USAI LEBARAN

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah , mengatakan pada pekan pertama
setelah Idulfitri akan ada rapat koordinasi untuk mengevaluasi 2.897 laporan yang masuk di
Posko THR Kemnaker. Rapat ini akan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Provinsi/Kabupaten/Kota dan tim posko THR.

"Evaluasi mengenai perkembangan lebih lanjut penanganan pengaduan oleh daerah, dan
merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi," kata Ida dalam
konferensi pers pada Rabu (12/5/2021).
Berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker sejak 20 April hingga 12 Mei,
tercatat ada 2.897 laporan. Jumlah ini terdiri dari 692 konsultasi dan 2.205 pengaduan THR. Dari
data tersebut telah dilakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data,
duplikasi aduan dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data aduan sejumlah
977.

Topik konsultasi yang dilaporkan masyarakat ke Posko THR 2021 menyangkut lima isu yaitu THR
bagi pekerja yang mengundurkan diri, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, THR
bagi pekerja yang dirumahkan, perhitungan THR Bagi Pekerja yang upahnya disesuaikan pada
masa pandemi, dan THR bagi pekerja yang berstatus hubungan kemitraan (ojek dan taksi
online).

Sementara isu yang terkait dengan pengaduan adalah THR dibayar dicicil oleh perusahaan, THR
dibayarkan 50 persen (20- 50 persen), THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji,
THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji, dan THR tidak dibayar karena Covid-19.

"Atas berbagai aduan tersebut, pemerintah melalui Kemnaker telah mengambil langkaH-1angkah
memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, berkoordinasi dengan Disnaker daerah dan
instansi terkait, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi
sanksi terhadap ketidakpatuhan," ungkap Ida.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengatakan proses penyelesaian pengaduan
Tunjangan Hari Raya (THR) akan rampung dalam waktu paling lama 30 hari.Berdasarkan laporan
di Posko THR Kemnaker, tercatat sejak 20 April hingga 12 Mei 2021, ada 977 pengaduan yang
sudah diverifikasi dan divalidasi.

"Proses penyelesaiannya, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan.
Kemudian setelah itu diberikan nota pemeriksaan sebanyak dua kali dengan jangka waktu paling
lama 30 hari," jelas Ida dalam konferensi pers pada Kamis (12/5/2021).

Setelah itu, baru bisa diberikan rekomendasi terkait dengan pengenaan sanksinya. Namun jika
sudah bisa diselesaikan pada waktu pemberian nota pemeriksaan pertama, maka tidak perlu
sampai 30 hari.

"Saya sangat mengapresiasi teman-teman Kadis membuat reaksi cepat, yang akan memproses
secara cepat sehingga tidak membutuhkan waktu lama sampai 30 hari waktu maksimal,"
ungkapnya.

Saat ini, sebanyak 977 pengaduan yang ada sudah diteruskan kepada kepala dinas
ketenagakerjaan provinsi di kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kemudian sudah dikirimkan

326