Page 328 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 328

sebanyak 352 pengaduan untuk menjadi perhatian dinas ketenagakerjaan di 21 provinsi. Setelah
              itu, prosesnya akan diteruskan setelah perayaan Idulfitri 2021. Ida mengatakan, direncanakan
              akan  ada  rapat  koordinasi  dengan  mengundang  seluruh  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan
              Provinsi/Kabupaten/Kota dan tim Posko THR untuk melakukan evaluasi.

              "Evaluasi  mengenai  perkembangan  lebih  lanjut  penanganan  pengaduan  oleh  daerah,  dan
              merumuskan rencana tindak lanjut dan rekomendasi pengenaan sanksi," katanya.

              Kehadiran  Posko  THR  2021  disebut  sebagai  komitmen  pemerintah,  untuk  menjaga  situasi
              ketenagakerjaan  yang  kondusif  sebagai  bagian  untuk  mempercepat  pemulihan  ekonomi
              nasional. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, berdasarkan laporan posko THR
              keagamaan, sejak 20 April hingga 12 Mei tercatat 2.897 laporan. Laporan tersebut terdiri dari
              692 konsultasi tentang THR dan 2.205 pengaduan THR.

              "Dari data tersebut setelah dilakukan verifiaksi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan
              data, juga melihat adanya duplikasi aduan makanya diperoleh data aduan sebanyak 977 aduan,"
              ujarnya, Jakarta, Rabu (12/5).

              Ida mengatakan, ada 5 topik besar aduan THR tahun ini. Pertama adalah THR bagi pekerja yang
              mengundurkan  diri.  Kedua,  THR  bagi  pekerja  yang  selesai  kontrak  kerja.  Ketiga,  THR  bagi
              pekerja yang dirumahkan. Keempat, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan
              pada  masa  pandemi.  Serta  kemudian  yang  terakhir  paling  besar  diadukan  adalah  THR  bagi
              pekerja yang bersifat kemitraan, misalnya taksi online.

              Sementara  itu, keluhan aduan  yang  disampaikan  masyarakat  di  antaranya  adalah THR  yang
              dibayar  dicicil,  THR  hanya  diberikan  sebanyak  50  persen.  Lalu  THR  tidak  penuh  akibat
              pemotongan gaji, kemudian jumlahnya tidak dibayarkan 1 bulan gaji. Teakhir, THR tidak dibayar
              karena Covid-19.

              "Atas  pengaduan  tersebut,  pemerintah  mengambil  langkah  verifikasi  dan  validasi  data
              berkoordinasi dengan disnaker setempat dan instansi terkait," kata Ida. Reporter: Anggun P.
              Situmorang  Sumber: Merdeka.com.





































                                                           327
   323   324   325   326   327   328   329   330   331   332   333