Page 335 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 335
Ringkasan
Hingga satu hari sebelum Lebaran, Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) masih
mencatat begitu banyak kendala pembayaran yang belum terselesaikan. Skema cicilan yang
diijinkan pemerintah, juga dijalankan tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan. Sejak 29 April
2021, posko pengaduan THR telah menerima laporan melalui survei daring untuk memetakan
persoalan ini. Posko itu sendiri dikelola oleh YLBHI, PSHK, LBH Jakarta, Konfederasi Persatuan
Buruh Indonesia (KPBI), dan Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI).
THR BURUH MASIH TERKENDALA HINGGA H-1 LEBARAN
VOA - Hingga satu hari sebelum Lebaran, Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) masih
mencatat begitu banyak kendala pembayaran yang belum terselesaikan. Skema cicilan yang
diijinkan pemerintah, juga dijalankan tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan.
Sejak 29 April 2021, posko pengaduan THR telah menerima laporan melalui survei daring untuk
memetakan persoalan ini. Posko itu sendiri dikelola oleh YLBHI, PSHK, LBH Jakarta, Konfederasi
Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), dan Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI).
Ketua Departemen Buruh Perempuan, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Dian Septi
Trisnanti, dalam tangkapan layar.
Dian Septi, Rabu (12/5), dalam paparan kepada media mengatakan persoalan THR di kalangan
Pekerja Rumah Tangga (PRT) termasuk dalam laporan yang mereka susun. Pemerintah sendiri
belum memberi kewajiban kepada pemberi kerja atau majikan untuk menyediakan THR bagi
PRT.
"Responden survei berasal dari 50 perusahaan, dengan 19 sektor usaha. Ditambah pekerja
rumah tangga di 22 kabupaten di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara,"
kata Dian.
Pekerja pabrik sepatu berjalan pulang setelah pulang kerja, di kawasan industri Pasar Kemis di
Tangerang 14 Agustus 2014. (Foto: Reuters/Beawiharta) Dari data yang ada, Dian membeberkan
ada 13,28 persen responden buruh yang besaran THR dibayarkan sesuai ketentuan, tetapi dicicil.
Sebanyak 15,4 persen menerima THR dengan tidak dicicil, tetapi besarannya dikurangi.
Selanjutnya 3,3 persen THR dibayarkan secara dicicil dan besarannya jika diakumulasikan kurang
dari ketentuan. Sedangkan 2,4 persen responden buruh melaporkan menerima THR hanya
berupa bingkisan dan 17,1 persen tidak menerima mendapat THR sama sekali.
Jika dijumlahkan, maka sekurangnya ada 52 persen responden buruh yang menyatakan hak THR
mereka tidak dipenuhi sesuai Permenaker 6/2016. Dari jumlah itu, 30 persen adalah buruh
perempuan dan 22 persen laki-laki.
Menaker Ida Fauziyah (tengah) meninjau Pos Pengaduan THR di Tangerang, Banten, Selasa, 11
Mei 2021. (Foto: Courtesy/Humas Kemnaker) "Dengan demikian, terdapat kecenderungan
bahwa perempuan menjadi pihak yang lebih terdampak pelanggaran hak THR," tambah Dian.
Buruh, kata Dian, menuntut perlindungan yang lebih dari pemerintah. Karena ekonomi Indonesia
didorong oleh konsumsi, maka THR menjadi penting karena akan membantu pemulihan
ekonomi. Insentif, lanjut Dian, jangan diberikan kepada pengusaha saja, tetapi juga kepada
buruh.
Pemerintah juga diharap bersikap tegas kepada perusahaan yang melanggar ketentuan terkait
THR. Jika ada kasus perusahaan tidak mampu membayar penuh, lanjut Dian, seharusnya
334
