Page 358 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Konsultasi yang masuk ke Posko THR di pusat itu mayoritas menyangkut lima isu, yaitu pencarian
informasi soal THR bagi pekerja yang mengundurkan diri, selesai masa kontrak kerjanya, yang
dirumahkan, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan saat pandemi, dan pekerja
yang berstatus kemitraan seperti layanan transportasi online.

"Sedangkan mayoritas isu pengaduan adalah pencicilan THR oleh perusahaan, dibayarkan 50
persen, tidak dibayar penuh karena adanya pemotongan gaji, tidak dibayarkan satu bulan gaji,
dan tidak dibayar sama sekali karena terdampak Covid-19," tutur Ida dilansir dari Antara, Rabu
(12/5).

Atas berbagai pengaduan tersebut, Kemnaker telah mengambil langkaH-1angkah, seperti
memverifikasi dan memvalidasi data dan informasi, berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan
di daerah, menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan, dan merumuskan rekomendasi sanksi
terhadap ketidakpatuhan.

Menurut Ida, rencananya usai Idul Fitri pihaknya akan melakukan rapat koordinasi dengan
seluruh kepala Dinas Ketenagakerjaan di Indonesia untuk mengevaluasi atas pembayaran THR
2021.

"Pembayaran THR penuh dan tepat waktu akan berdampak terhadap pemulihan ekonomi
nasional. Oleh karena itu, pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada
perusahaan-perusahaan yang telah menunaikan kewajibannya membayar THR," kata Ida.

Sebelumnya, Menaker Ida telah mengeluarkan edaran mewajibkan pembayaran THR secara
penuh paling lambat H-7 sebelum Lebaran.

Bagi perusahaan yang masih terdampak COVID-19 harus melakukan dialog dengan pekerja
berdasarkan laporan keuangan transparan untuk mencapai kesepakatan. Dispensasi
pembayaran THR bagi perusahaan terdampak pandemi adalah sehari sebelum Idul Fitri. (CSP).

357