Page 360 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

pengaduan sebanyak 683. Sedangkan pada 2021, totalnya ada 977 pengaduan," kata Ida dalam
konferensi pers pada Rabu (12/5/2021).
MENAKER SEBUT ADUAN SOAL THR 2021 LEBIH BANYAK DARI TAHUN LALU

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, mengungkapkan jumlah
pengaduan yang masuk Posko THR Kemenaker lebih banyak pada tahun ini daripada 2020.
Kendati demikian, ia meyakini penyelesaiannya bisa lebih baik.

"Kalau dilihat dari jumlah, tahun 2020 itu ada pengaduan sebanyak 683. Sedangkan pada 2021,
totalnya ada 977 pengaduan," kata Ida dalam konferensi pers pada Rabu (12/5/2021).

"Kalau dari kesigapan teman-teman Disnaker, saya optimis meskipun kasusnya lebih besar, saya
berharap penyelesaiannya jauh lebih baik dibandingkan 2020 seiring dengan semakin
membaiknya ekonomi kita," sambungnya.
Menurut Ida, jumlah pengaduan THR yang lebih besar pada tahun ini disebabkan adanya
kebijakan pembayaran secara penuh dan tepat waktu, atau paling lama H-1 Lebaran 2021.

Sementara pada 2020, ada toleransi sampai akhir tahun karena tekanan pandemi Covid-19.
Sehingga para pengusaha memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan pembayaran.

Dari total 683 pengaduan pada tahun lalu, 75 persennya telah melaksanakan pembayaran
termasuk yang terlambat bayar, tertunda dan menyepakati sesuai maupun tidak sesuai dgn
ketentuan THR .

"25 persen yang tidak dibayarkan sesuai ketentuan terkait permasalahan perselisihan hubungan
industrial," tuturnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, berdasarkan laporan posko THR keagamaan,
sejak 20 April hingga 12 Mei tercatat 2.897 laporan. Laporan tersebut terdiri dari 692 konsultasi
tentang THR dan 2.205 pengaduan THR.
"Dari data tersebut setelah dilakukan verifiaksi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan
data, juga melihat adanya duplikasi aduan makanya diperoleh data aduan sebanyak 977 aduan,"
ujarnya, Jakarta, Rabu (12/5).

Ida mengatakan, ada 5 topik besar aduan THR tahun ini. Pertama adalah THR bagi pekerja yang
mengundurkan diri. Kedua, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerja. Ketiga, THR bagi
pekerja yang dirumahkan.

Keempat, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi. Serta
kemudian yang terakhir paling besar diadukan adalah THR bagi pekerja yang bersifat kemitraan,
misalnya taksi online.

Sementara itu, keluhan aduan yang disampaikan masyarakat di antaranya adalah THR yang
dibayar dicicil, THR hanya diberikan sebanyak 50 persen. Lalu THR tidak penuh akibat
pemotongan gaji, kemudian jumlahnya tidak dibayarkan 1 bulan gaji. Teakhir, THR tidak dibayar
karena Covid-19.

"Atas pengaduan tersebut, pemerintah mengambil langkah verifikasi dan validasi data
berkoordinasi dengan disnaker setempat dan instansi terkait," kata Ida.

Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Kementerian Ketenagakerjaan sejak
20 April hingga 10 Mei, berhasil mencatat ada 2.278 laporan ke Posko THR Keagamaan 2021
Kemnaker. Jumlah tersebut terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1586 pengaduan THR.

359