Page 430 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 430
Judul Menaker Ungkap Masih Banyak Perusahaan yang Bayar THR Nyicil
Nama Media viva.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1372218-menaker-ungkap-masih-
banyak-perusahaan-yang-bayar-thr-nyicil
Jurnalis Fikri Halim
Tanggal 2021-05-12 15:05:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan masih banyak perusahaan yang
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan cara dicicil kepada para pekerja. Dia
mengungkapkan, berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kemenaker sejak 20 April
hingga 12 Mei tercatat ada 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi tentang THR dan 2.205
pengaduan THR.
MENAKER UNGKAP MASIH BANYAK PERUSAHAAN YANG BAYAR THR NYICIL
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan masih banyak perusahaan yang
membayar Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dengan cara dicicil kepada para pekerja.
Dia mengungkapkan, berdasarkan laporan Posko THR Keagamaan 2021 Kemenaker sejak 20
April hingga 12 Mei tercatat ada 2.897 laporan yang terdiri dari 692 konsultasi tentang THR dan
2.205 pengaduan THR.
"Dari data tersebut, setelah kita lakukan verifikasi dan validasi dengan melihat aspek
kelengkapan data juga melihat adanya duplikasi aduan dan repetitif pengaduan maka diperoleh
data aduan sejumlah 977," tuturnya saat konferensi pers, Rabu,12 Mei 2021.
Dari laporan-laporan ini, Ida merincikan, 5 isu terbesar terkait THR bagi pekerja. Yaitu terkait
pekerja yang mengundurkan diri, bagi pekerja yang selesai kontrak kerjanya, bagi pekerja yang
dirumahkan, perhitungan THR yang upahnya disesuaikan dan THR bagi pekerja yang berstatus
hubungan kemitraan.
Sedangkan isu yang terkait pengaduan adalah tentang THR yang dibayar secara cicil oleh
perusahaan, dibayar hanya 50 persen, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji
THR tidak dibayarkan satu bulan gaji dan THR tidak dibayar karena COVID-19.
"Atas berbagai pengaduan tersebut pemerintah melalui Kemenaker telah mengambil langkaH-
1angkah verifikasi validasi data dan informasinyanya ini berkoordinasi dengan disnaker daerah
dan instansi terkait," tegas Ida.
429
