Page 433 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

ADUAN SOAL THR 2021 TERUS NAIK JELANG IDUL FITRI, TOTAL ADA 2.897
LAPORAN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan, berdasarkan laporan posko THR
keagamaan, sejak 20 April hingga 12 Mei tercatat 2.897 laporan. Laporan tersebut terdiri dari
692 konsultasi tentang THR dan 2.205 pengaduan THR.

"Dari data tersebut setelah dilakukan verifiaksi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan
data, juga melihat adanya duplikasi aduan makanya diperoleh data aduan sebanyak 977 aduan,"
ujarnya, Jakarta, Rabu (12/5).

Ida mengatakan, ada 5 topik besar aduan THR tahun ini. Pertama adalah THR bagi pekerja yang
mengundurkan diri. Kedua, THR bagi pekerja yang selesai kontrak kerja. Ketiga, THR bagi
pekerja yang dirumahkan.

Keempat, perhitungan THR bagi pekerja yang upahnya disesuaikan pada masa pandemi. Serta
kemudian yang terakhir paling besar diadukan adalah THR bagi pekerja yang bersifat kemitraan,
misalnya taksi online.

Sementara itu, keluhan aduan yang disampaikan masyarakat di antaranya adalah THR yang
dibayar dicicil, THR hanya diberikan sebanyak 50 persen. Lalu THR tidak penuh akibat
pemotongan gaji, kemudian jumlahnya tidak dibayarkan 1 bulan gaji. Teakhir, THR tidak dibayar
karena Covid-19.

"Atas pengaduan tersebut, pemerintah mengambil langkah verifikasi dan validasi data
berkoordinasi dengan disnaker setempat dan instansi terkait," kata Ida.

Reporter: Anggun P. Situmorang Sumber: Merdeka.com Kementerian Ketenagakerjaan sejak 20
April hingga 10 Mei, berhasil mencatat ada 2.278 laporan ke Posko THR Keagamaan 2021
Kemnaker. Jumlah tersebut terdiri dari 692 konsultasi THR dan 1586 pengaduan THR.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 5 topik konsultasi yang dilaporkan
masyarakat ke Posko THR 2021. Pertama, THR bagi pekerja yang masa kerjanya selesai. Kedua,
THR bagi pekerja yang di-PHK. Ketiga, THR bagi pekerja yang mengundurkan diri (resign).
Keempat, THR bagi pekerja kemitraan.

Sedangkan beberapa topik pengaduan yang masuk ke Posko THR 2021 yakni THR dibayar dicicil
oleh perusahaan, THR dibayarkan 50 persen (50-20 persen), THR dibayar tidak penuh karena
ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji atau THR tidak dibayar karena COVID-
19 Lanjut Menaker menjelaskan, atas berbagai pengaduan tersebut, pemerintah melalui
Kemnaker telah mengambil empat Langkah yaitu verifikasi data internal, kordinasi dengan
Disnaker daerah, menurunkan tim pengawas, proses dialog dan kesepakatan penyelesaian.

"Semoga upaya yang kita lakukan akan semakin memastikan para pekerja/buruh bisa merayakan
lebaran dengan khidmat dan tentunya selalu berpedoman pada prokes covid 19," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida juga menerima laporan dari Posko THR 2021 Disnaker
Tangerang yang dipaparkan oleh Bupati Tangerang, Ahmad Zaki Iskandar. Selama 13 hari (28
April hingga 11 Mei 2021) tercatat ada 278 laporan konsultasi dan pengaduan pembayaran THR.

"Jumlah tersebut terbagi atas 166 konsultasi THR dan 99 pengaduan THR, " ujar Bupati
Tangerang, Zaki Iskandar.
Bupati Tangerang mengatakan, berdasarkan laporan Tim Posko THR 2021, sebanyak 182
laporan atau sekitar 66 persen, topik terkait konsultasi dan pengaduan THR sudah ditindaklanjuti
dan diselesaikan.

432