Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

perusahaan lain. Hal ini menjelaskan ketidakmampuan Menaker menegakkan aturan tentang
THR ," ujar Said Iqbal , Selasa(11/5/2021).
"Sudah mudik dilarang, TKA dibiarkan masuk melenggang kangkung ke Indonesia di tengah
pandemi dan lip services atau hanya pemanis bibir tentang pembayaran THR ," imbuhnya.

"KSPI mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan, dan menunjukkan
keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan TKA," ujarnya.

Situasi tersebut, lanjut Said Iqbal , diperparah dengan pembayaran THR yang jauh panggang
dari api.

Menurutnya pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah hanya sekedar lip service.

Sementara sanksi yang akan diberikan kepada perusahaan yang tidak membayar THR sesuai
ketentuan sejauh ini hanya retorika dari Menteri.

Bagi buruh, Said Iqbal mengatakan datangnya TKA China dan India dengan menggunakan
pesawat carteran di tengah pandemi adalah sebuah ironi yang menyakitkan dan menciderai rasa
keadilan.

Apalagi hal ini terjadi di saat jutaan pemudik yang menggunakan motor bisa dipastikan mereka
adalah buruh dihadang di perbatasan-perbatasan kota.
"Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan
makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR -nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,"
tegasnya.

Kedatangan TKA dari China dan India tersebut menegaskan fakta, bahwa omnibus law UU Cipta
Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan bahwa pemerintah ingin memudahkan masuknya TKA
China yang mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal.

Padahal saat ini, rakyat Indonesia justru lebih membutuhkan pekerjaan, karena banyak yang
kena PHK akibat pandemi.

"Itulah sesungguhnya tujuan omnibus law. Tadinya TKA yang masuk ke Indonesia harus
mendapatkan izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, sehingga TKA tidak mungkin bisa masuk ke
Indonesia kalau belum mendapat surat izin tertulis," ujar Said Iqbal .

"Fakta hari ini menjelaskan, berdasarkan omnibus law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu
menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan
pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA)," tambahnya.

Akibatnya, jutaan buruh dilarang mudik bahkan disekat di perbatasan kota seperti warga kelas
dua, tetapi TKA disambut sebagai warga kelas satu dengan alasan kebutuhan industri strategis.
Padahal boleh jadi TKA China dan India yang masuk ke Indonesia tersebut adalah buruh kasar
(unskill workers) yang bekerja di industri-industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil,
pertambangan nikel, dan industri-industri lain, yang semestinya bisa merekrut buruh lokal
Indonesia.
Said Iqbal mengaku heran, yang selalu membantah dan membela keberadaan para TKA China
tersebut adalah para pejabat Republik Indonesia, bukan perusahaan pengguna TKA tersebut.

Selain itu juga tidak pernah dijelaskan, di perusahaan mana saja (nama PT-nya) para TKA
tersebut bekerja.

475