Page 477 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 477
KSPI dan buruh Indonesia menuntut stop mendatangkan TKA China dan negara lainnya ke
Indonesia, terutama di masa pandemi dengan alasan apapun.
"Janganlah hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA China. Batalkan omnibus law
UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya pasal tentang TKA dikembalikan bunyinya
menjadi, "Setiap TKA yang datang ke Indonesia wajib mendapatkan izin tertulis dari Menteri
Tenaga Kerja," ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar
mengingatkan perusahaan tentang kewajiban pembayaran THR .
"Pemerintah harus mengingatkan perusahaan bahwa THR bukanlah hadiah yang diberikan
sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan." "Suka atau tidak, perusahaan sedang lapang
atau sulit, THR pekerja wajib dibayarkan. Ini adalah amanat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," kata Netty.
Netty juga meminta pemerintah agar memastikan posko-posko THR yang dibentuk Kemnaker
di tingkat pusat dan daerah guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan
atas pelaksanaan pembayaran THR bekerja proaktif dan jangan hanya menunggu laporan.
Ketua DPP PKS Bidang Kesejahteraan Sosial ini mengatakan, posko THR jangan hanya
menunggu laporan masuk, tapi harus proaktif turun langsung ke lapangan untuk jemput bola
mengatasi persoalan yang muncul.
"Perusahaan yang belum atau sulit bayar THR harus didatangi langsung, dievaluasi dan
diingatkan untuk menunaikan kewajibannya," katanya.
Menurut Netty, jika hanya menunggu laporan atau aduan pekerja, maka hasilnya tidak akan
maksimal karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya yang tidak
membayar THR .
Dia menilai, pekerja umumnya tidak berani lapor dan berurusan dengan pihak lain. Mereka takut
dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak.
"Oleh karena itu, pemerintah harus sigap mencari perusahaan-perusahaan yang belum
mencairkan THR . Perusahaan tersebut harus diingatkan dan jika perlu berikan sanksi yang
tegas." "Pastikan posko THR berfungsi optimal dalam melindungi hak pekerja, jangan hanya
jadi retorika," pungkas Netty.(Tribun Network/dit/mam/wly).
476
