Page 532 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Padahal menurut Said, Surat Edaran (SE) Nomor M/6.HK.04/IV/2021 yang dikeluarkan
Kementerian Ketenagakerjaan sudah mengatur ketentuan pemberian THR itu.
"Berdasarkan posko pengaduan THR yang dibentuk oleh KSPI, tercatat ada ratusan perusahaan
yang tidak membayar THR sesuai dengan surat edaran Menaker tentang THR," jelasnya dalam
keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/5/2021).

"THR harus dibayar paling lambat H-7, dibayar penuh, tidak dicicil, dan bilamana ada
permasalahan maka harus dibayar H-1 (sebelum Lebaran)," tutur Said.

Ia menyebut perusahaan tersebut bergerak di bidang industri outsourcing PLN, tekstil, garmen,
sepatu, makanan dan minuman.

"Padahal perusahaan mampu dan masih beroperasi. Tetapi sejauh ini tidak ada tindakan
terhadap perusahaan yang tidak membayar THR sesuai dengan ketentuan tersebut," kata dia.
Said menegaskan agar pemerintah melalui Kemenaker dapat melakukan tindakan tegas pada
perusahaan yang tidak memberikan THR sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dala SE
Kemenaker itu.

"KSPI mendesak pemerintah bersikap adil, menegakkan aturan dan menunjukan keberpihakanny
pada kepentingan nasional para buruh lokal," imbuh dia.

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan posko itu penting didirikan untuk
memastikan masyarakat mendapatkan haknya jelang perayaan Iduk Fitri 1442 Hijriah.

Robert menyebut jika ada kendala tentang pemberian THR, perusahaan dapat memutuskan
sikapnya namun dengan terlebih dulu menjalin komunikasi dengan para buruhnya.

"Dialog ini harus terbuka, egaliter, dan tidak ada proses tekan menekan," kata Robert, Rabu
(5/5/2021) Robert juga mendorong agar Dinas Ketenagakerjaan di provinsi meningkatkan
pengawasan pada perusahaan-perusahaan di wilayahnya agar patuh pada aturan yang berlaku.

531