Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

KSPI SINDIR PEMERINTAH: JANGANLAH HUKUM TAJAM KE BURUH INDONESIA
TETAPI TUMPUL KE TKA CHINA
KSPI Sindir Pemerintah: Janganlah Hukum Tajam ke Buruh Indonesia Tetapi Tumpul ke TKA
China SERAMBINEWS.COM - Ada yang aneh dengan kebijakan Pemerintah.

Saat warga Indonesia dilarang mudik, tapi TKA China dibiarkan masuk dengan pesawat carteran.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menentang sikap pemerintah yang menggelar
"karpet merah" bagi 110 tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia pada saat momen
Lebaran, Kamis (13/5/2021).

Para TKA China ini masuk ke Indonesia menggunakan pesawat charter.

Presiden KSPI, Said Iqbal pun menyindir sejumlah pejabat pemerintahan yang tak mampu
membatasi masuknya TKA tersebut. "Rasa untuk melindungi masyarakat dan buruh Indonesia
atas nama protokol kesehatan ketat Covid-19 lenyap ditiup angin lalu, tak berdaya menghadapi
TKA China yang datang saat Lebaran.

Hilang kegarangan para pejabat, yang sepertinya hanya berlaku untuk para penyekat di
perbatasan kota," sindirnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (15/5/2021).

Said menilai, semenjak diberlakukannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, para
TKA China seperti kebal terhadap hukum Indonesia.

Terlebih di dalam UU tersebut terutama klaster ketenagakerjaan yang mengatur bahwa buruh
kasar masuk ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari menteri.

Ia pun membandingkan dengan masyarakat yang tidak dapat mudik Lebaran akibat adanya
larangan.

Namun, pemerintah justru membiarkan para TKA asal negeri tirai bambu ini masuk ke tanah air.
"Padahal buruh yang mudik tidak mencarter pesawat, tetapi membeli sendiri bensin motor dan
makannya, di saat sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh oleh pengusaha,"
ucap Said.

"Fakta hari ini menjelaskan, berdasarkan Omnibus Law TKA yang masuk ke Indonesia tidak perlu
menunggu memegang surat izin tertulis dari Menteri Tenaga Kerja, tetapi cukup si perusahaan
pengguna TKA melaporkan rencana kedatangan TKA tersebut (RPTKA)," lanjut dia.

Said pun merasa heran, yang selalu membantah dan membela keberadaan para TKA China
tersebut adalah para pejabat pemerintahan.

Bukan perusahaan pengguna TKA tersebut. Selain itu juga tidak pernah dijelaskan, di
perusahaan mana saja para TKA tersebut bekerja.

Oleh karena itu, KSPI dan buruh Indonesia menuntut agar menghentikan suplai TKA China dan
negara lainnya ke Indonesia, terutama di masa pandemi dengan alasan apapun. "Janganlah
hukum tajam ke buruh Indonesia tetapi tumpul ke TKA China.

Batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan. Khususnya pasal tentang TKA
dikembalikan bunyinya menjadi setiap TKA yang datang ke Indonesia wajib memperoleh izin
tertulis dari Menaker," kata Said.

80