Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 94

mendesak pemerintah untuk berhenti mendatangkan TKA China dan negara lainnya ke Indonesia
              dengan alasan apapun.
              "Saat buruh merayakan Hari Raya Idulfitri tanpa mudik dan tidak bisa melepas rindu dengan
              orang tua atau keluarga, bahkan ada sebagian buruh belum menerima THR serta puluhan ribu
              yang lain ter-PHK akibat pandemi kembali terdengar 114 orang WNA, di antaranya 110 orang
              TKA Cina saat lebaran (13/5) masuk ke Indonesia menggunakan pesawat carteran. Lagi-lagi TKA
              digelar karpet merah oleh pemerintah. Ini sangat menciderai rasa keadilan buruh indonesia,"
              katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id, Sabtu (15/5).

              Kemudian,  ia  melanjutkan  pihak  pemerintah  dari  Menko  PMK,  Menaker,  Dirjen  Imigrasi  dan
              Satgas Covid 19 diam seribu bahasa terkait hal tersebut. Rasa untuk melindungi masyarakat dan
              buruh Indonesia atas nama protokol kesehatan ketat Covid-19 lenyap tidak berdaya menghadapi
              TKA China yang datang saat lebaran.

              "Mereka seperti kebal terhadap hukum Indonesia akibat telah berlakunya omnibus law UU Cipta
              Kerja klaster ketenagakerjaan, khususnya terkait TKA China yang mengatur buruh kasar masuk
              ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari Menteri," kata dia.

              Ia  menambahkan  kedatangan  TKA  dari  China  dan  India  tersebut  menegaskan  fakta  kalau
              omnibus law UU Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan pemerintah ingin memudahkan
              masuknya TKA Cina sehingga bisa mengancam lapangan pekerjaan pekerja lokal. Padahal saat
              ini,  masyarajat  Indonesia  justru  lebih  membutuhkan  pekerjaan  karena  banyak  yang  ter-PHK
              akibat pandemi.

              "Sudahlah mudik dilarang, TKA dibiarkan masuk melenggang ke Indonesia di tengah pandemi
              dan lip services atau hanya pemanis bibir tentang pembayaran THR. Kami mendesak pemerintah
              bersikap  adil,  menegakkan  aturan,  menunjukkan  keberpihakannya  terhadap  kepentingan
              nasional para buruh lokal, bukan TKA," kata dia.









































                                                           93
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99