Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 91

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pilih kasih ini menciderai rasa keadilan buruh Indonesia
              yang tak bisa mudik ke kampung halaman untuk melepas rindu dengan keluarga mereka, bahkan
              sebagian buruh belum menerima tunjangan hari raya dan puluhan ribu lainnya telah dirumahkan
              akibat  pandemi.  "Tenaga  kerja  asing  kembali  menerima  karpet  merah.  Jelas,  ini  sangat
              menciderai rasa keadilan buruh Indonesia," kata Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta,
              Sabtu (15/5).

              Dia menilai izin yang diberikan elit pejabat terhadap kehadiran tenaga kerja asing saat Lebaran
              menujukan sikap tidak peka, karena di saat bersamaan pemerintah melarang warganya untuk
              mudik ke kampung halaman.

              "Hilang  kegarangan  para  pejabat  yang  sepertinya  hanya  berlaku  untuk  para  penyekat  di
              perbatasan kota. Padahal buruh yang mudik tidak memakai pesawat carteran, tetapi membeli
              sendiri bensin motor dan makan ketika sebagian dari mereka uang THR-nya tidak dibayar penuh
              oleh pengusaha," ujar Said.

              KSPI secara tegas menolak kedatangan tenaga kerja asing yang menjadi buruh kasar di industri-
              industri konstruksi, perdagangan, baja, tekstil, pertambangan nikel, dan industri-industri lain,
              karena posisi pekerjaan itu bisa merekrut buruh lokal Indonesia.

              Pemberlakuan  ombibus  law  Undang-Undang  Cipta  Kerja  membuat  para  pekerja  asing  kebal
              hukum karena saat ini para buruh kasar yang masuk ke Indonesia tak lagi memerlukan izin
              tertulis dari menteri, tetapi cukup dari perusahaan pengguna jasa tenaga kerja asing melaporkan
              rencana kedatangan mereka.

              Kedatangan  tenaga  kerja  asing  dari  China  dan  India,  lanjut  Said,  menegaskan  fakta  bahwa
              omnibus  law  memudahkan  masuknya  tenaga  kerja  asing  yang  justru  mengancam  lapangan
              pekerjaan  lokal.  "Kami  mendesak  pemerintah  bersikap  adil,  menegakkan  aturan,  dan
              menunjukkan keberpihakannya terhadap kepentingan nasional para buruh lokal, bukan tenaga
              kerja asing," tegasnya. (Antara).






































                                                           90
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96