Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021

Bagi perusahaan yang masih terdampak parah akibat pandemi Covid-19, lanjutnya, pemerintah
diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran THR. Dengan demikian, THR
tidak menjadi beban yang merugikan perusahaan dan justru berpotensi membuat pekerja
kehilangan pekerjaan.

Menurutnya, pemerintah dapat mengalokasikan sebagian dari dana pemulihan ekonomi nasional
(PEN) yang memiliki jumlah total Rp 699,43 triliun. Hal tersebut dinilai mungkin dilakukan
mengingat penyerapan yang juga tidak pernah maksimal. Timboel mengatakan pengalokasian
sekitar Rp 1,6 triliun atau sekitar 0,2 persen dari total Rp 699,43 triliun sudah mencukupi untuk
menalangi pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki
kemampuan membayar penuh.

Dana talangan tersebut, sambungnya, dapat disalurkan melalui pinjaman tanpa bunga. Langkah
tersebut dinilai penting lantaran seiring dengan tujuan pemerintah meningkatkan konsumsi
melalui, salah satunya, THR keagamaan. Terutama untuk pekerja kelas menengah ke bawah.

Berdasarkan data kotor Kemenaker sampai dengan Jumat, 14 Mei 2021, terdapat 2.269 laporan
terkait dengan pembayaran THR keagamaan. Jumlah tersebut akan bertambah setelah hasil
validasi 13-14 Mei 2021 keluar.

Sementara data kotor untuk pengaduan, terdapat 352 pengaduan yang sudah dan sedang dalam
proses pemeriksaan oleh pengawasan ketenagakerjaan di daerah. Proses pemeriksaan tersebut
meliputi verifikasi, validasi, dan pemberian rekomendasi sanksi. Namun, sampai dengan saat ini
laporan pengaduan pembayaran THR masih dalam proses verifikasi dan validasi dengan masa
maksimal 30 hari dari Hari-H Idul Fitri 2021.

97