Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 102
DUA HARI JELANG LEBARAN, POSKO PENGADUAN THR DI LAMPUNG TERIMA 8
PENGADUAN
Bandarlampung : Dua hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah atau tepatnya pada 11
Mei 2021 lalu, Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung menerima delapan pengaduan
berkaitan dengan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja di perusahaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Lampung, Agus Nompitu mengatakan, laporan
tersebut disampaikan langsung oleh delapan orang yang mewakili serikat pekerja atau buruh.
"Pengaduan terkait dengan pemberian THR bagi tenaga kerja di Provinsi Lampung melalui posko
pengaduan yang ada di Disnaker, ini sudah kita terima pengaduan sebanyak 8 orang yang
mewakili dari serikat pekerja atau buruh," kata Agus Nompitu, Sabtu (15/5/2021).
Menurutnya, laporan yang disampaikan delapan orang itu beragam, diantaranya perusahaan
memberikan THR yang tidak sesuai dengan ketentuan, ada juga perusahaan yang dilaporkan
karena tidak memberikan THR, serta ada juga karena terkait masa kerja dan pemberhentian
pekerja.
"Jadi ada 8 perusahaan yang dilaporkan. Diantaranya ada yang dianggap memberikan THR tidak
sesuai ketentuan, ada yang tidak memberikan THR dan ada juga karena terkait masa kerja dan
pemberhentian pegawai. Jadi itu yang kita terima," tegasnya.
Agus Nompitu menjelaskan, pihaknya sedang melakukan verifikasi data terkait dengan laporan
yang disampaikan oleh pekerja melalui Posko Pengaduan THR.
Dia menegaskan, laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti dengan menurunkan tim
pengawas ketenagakerjaan, untuk mengetahui secara pasti persoalan yang sebenarnya terjadi.
"Kita sedang melakukan verifikasi dari data tersebut untuk mengecek laporan yang kami
disampaikan secara langsung. Mereka datang ke Disnaker. Nanti tim kami, dalam hal ini
pengawas ketenagakerjaan akan turun," tandas Agus Nompitu.
Agus Nompitu memastikan, perusahaan yang dilaporkan bergerak dibidang perdagangan,
industri hingga perhotelan.
Dia menambahkan, jika hasil penelusuran tim pengawas ketenagakerjaan menunjukkan
perusahaan melanggar Surat Edaran Menteri Tenagakerjaan, pihaknya akan memberikan sanksi
teguran secara lisan, sanksi secara tertulis bahkan sampai penutupan pelayanan publik
perusahaan tersebut.
"Kalau nanti kita telusuri betul perusahaan tersebut tidak memberikan THR tanpa alasan yang
jelas tentu nanti ada sanksinya. Kita akan lihat dulu tingkat kesalahannya seperti apa. Sanksinya
diberikan sesuai surat edaran Menteri Tenaga Kerja," pungkasnya.
Diketahui, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membuka Posko Pengaduan THR tahun 2021.
Posko itu dibuka untuk memantau penyaluran THR bagi para pekerja di Provinsi Lampung.
Posko pengaduan THR dibuka sejak tanggal 20 April-20 Mei 2021 mendatang. Posko pengaduan
THR dibuka sebagai salah satu sarana konsultasi, pemantauan pelaksanaan pembayaran THR,
serta menjalin koordinasi penegakan hukum dengan instansi terkait.
101
