Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 MEI 2021
P. 103
Judul Surat Edaran soal THR Dinilai Tak Sesuai Kondisi Dunia Usaha
Nama Media harianjogja.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://news.harianjogja.com/read/2021/05/15/500/1071732/surat-
edaran-soal-thr-dinilai-tak-sesuai-kondisi-dunia-usaha
Jurnalis Rahmad Fauzan
Tanggal 2021-05-15 07:57:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Timboel Siregar (Sekjen Organiasi Pekerja Seluruh Indonesia) Dengan batas waktu
pembayaran H-7 lebaran dan H-1 bagi perusahaan yang melakukan perundingan bipartit, tidak
mungkin perusahaan bisa mencari uang untuk membayarkan THR pekerjanya
Ringkasan
Ketentuan yang diterapkan pemerintah terhadap perusahaan yang tidak mampu memenuhi
kewajiban pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan 2021 dinilai tidak sesuai
dengan situasi yang dihadapi dunia usaha. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh
Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai sejak dari ketentuan yang tertuang dalam SE No.
6/2021 tentang pelaksanaan pembayaran THR keagamaan 2021 tidak ideal bagi dunia usaha
yang bermasalah dalam memenuhi pembayaran THR.
SURAT EDARAN SOAL THR DINILAI TAK SESUAI KONDISI DUNIA USAHA
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketentuan yang diterapkan pemerintah terhadap perusahaan yang
tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan 2021
dinilai tidak sesuai dengan situasi yang dihadapi dunia usaha.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menilai sejak
dari ketentuan yang tertuang dalam SE No. 6/2021 tentang pelaksanaan pembayaran THR
keagamaan 2021 tidak ideal bagi dunia usaha yang bermasalah dalam memenuhi pembayaran
THR.
"Dengan batas waktu pembayaran H-7 lebaran dan H-1 bagi perusahaan yang melakukan
perundingan bipartit, tidak mungkin perusahaan bisa mencari uang untuk membayarkan THR
pekerjanya," ujar Timboel, Jumat (14/5/2021).
Bagi perusahaan yang masih terdampak parah akibat pandemi, lanjutnya, pemerintah
diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam hal pembayaran THR. Dengan demikian, THR
102
