Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 102
Posko Tunjangan THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, ada 1.569 laporan yang masuk di
Posko THR selama kurun waktu 20 April-6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi
THR dan 899 pengaduan THR.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binwasnaker & K3) Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan, pemanggilan Kadisnaker
se-Indonesia dilakukan secara virtual pada Jumat (7/5).
Dia menegaskan Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industri memiliki tugas
penting dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada
pekerja/buruh.
Menurut Haiyani, tugas mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan
perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang
dibayarkan. Sedangkan Pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum
berupa sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.
"Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam meningkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia," kata Haiyani dalam keterangan resmi, Minggu (9/5).
Haiyani menjelaskan dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau
kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi
pelaksanaan pembayaran THR.
Sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).
Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan," lanjut Haiyani.
Secara umum, kebijakan Hari Belanja Online Nasional serta pemberian THR swasta dan PNS
diperkirakan akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021
mendatang.
Menurutnya, pemberian THR ini akan akan mendorong konsumsi di tingkat masyarakat.
Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, namun pekerja/buruh
bisa mengirim kepada orang tua atau saudara.
"Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan semoga pembayaran THR melalui konsumsi
rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal
II 2021 sesuai target pemerintah," ujarnya.
Haiyani menilai momentum lebaran mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang
lebih besar. Terlebih konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar bagi laju
perekonomian.
"Artinya semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga konsumsi yang akan
dibelanjakan," kata Haiyani.
101
