Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 99
Judul BLT Subsidi Gaji Cair Bulan Depan?
Nama Media okezone.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://economy.okezone.com/read/2021/05/09/278/2408002/blt-
subsidi-gaji-cair-bulan-depan?page=1
Jurnalis Fadel Prayoga
Tanggal 2021-05-09 15:08:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Waktu pencairan sisa Bantuan Lansung Tunai (BLT) subsidi gaji tahun 2020 masih menjadi teka-
teki. Pasalnya, hingga kini belum ada tanggal pasti ihwal penyaluran BLT gaji kepada para
pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta tersebut. Namun, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) sempat menargetkan bahwa pencairan BLT akan dilaksanakan pada Juni 2021
mendatang. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka dalam mengelola anggaran
tersebut.
BLT SUBSIDI GAJI CAIR BULAN DEPAN?
JAKARTA - Waktu pencairan sisa Bantuan Lansung Tunai (BLT) subsidi gaji tahun 2020 masih
menjadi teka-teki. Pasalnya, hingga kini belum ada tanggal pasti ihwal penyaluran BLT gaji
kepada para pekerja dengan upah di bawah Rp5 juta tersebut.
Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sempat menargetkan bahwa pencairan BLT
akan dilaksanakan pada Juni 2021 mendatang. Hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban
mereka dalam mengelola anggaran tersebut.
"Nanti setelah lebaran atau Juni atau Juli. Yang penting intinya kita udah berusaha untuk
memperjuangkan mereka yang belum dapat, harus klir dulu datanya," kata Direktur Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Aswansyah kepada
Okezone, Minggu (20/4/2021).
Dia menjelaskan, pihaknya sudah mengajukan dana sisa BLT subsidi gaji tahun 2020 ke
Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Nantinya, setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri
Keuangan Sri Mulyani akan segera dicairkan kepada para pekerja yang belum menerima BLT gaji
pada tahun lalu.
"Terkait dengan sisa BSU/BLT yang belum tersalurkan, Kemnaker berupaya untuk mengusulkan
kepada Kemenkeu agar dapat disalurkan kembali di tahun ini. Tentu hal ini harus mendapat
persetujuan Kemenkeu dan sesuai dengan regulasi keuangan Negara," ujarnya.
98
