Page 96 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 96
pelaksanaan pembayaran THR berdasarkan ketentuan peraturan perundangan berlaku. Sanksi
administratif tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 ayat (1) dan (2) PP Nomor 36 Tahun
2021 tentang Pengupahan.
Adapun ketentuan bagi pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan," kata Haiyani.
Secara umum, kebijakan Hari Belanja Online Nasional maupun THR swasta dan PNS diperkirakan
akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021 mendatang.
Pemerintah juga sudah memberikan berbagai stimulus ekonomi lainnya agar daya beli
masyarakat kembali meningkat.
Haiyani menambahkan, pemberian THR ini akan akan mendorong konsumsi di tingkat
masyarakat. Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini. Selain
itu, pekerja/buruh bisa mengirim kepada orang tua atau saudara di kampung halamannya.
"Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan semoga pembayaran THR melalui konsumsi
rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal
II tahun 2021 sesuai target pemerintah," ujar Haiyani.
Haiyani menilai momentum lebaran mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang
lebih besar. Terlebih konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar bagi laju
perekonomian. "Artinya semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga konsumsi
yang akan dibelanjakan," katanya.
95
