Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 94
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan," ungkap Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenegakaerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja Kemenaker Haiyani Rumondang dalam rilis resmi, dikutip dari
MediaIndonesia.com, Minggu, 9 Mei 2021.
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
ada 1.569 laporan yang masuk mengenai masalah THR selama kurun waktu 20 April sampai
dengan 6 Mei 2021. Beberapa permasalahan pembayaran THR yang diadukan antara lain THR
tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa
kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk uang.
Dalam upaya mengatasi permasalahan pembayaran THR 2021, Kemenaker mengumpulkan
kepala dinas ketanagakerjaan (disnaker) provinsi seluruh Indonesia secara virtual pada Jumat
pekan ini. Haiyani menyebut keberadaan pengawas ketenagakerjaan dan mediator memiliki
tugas dalam pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pembayaran THR kepada
pekerja/buruh terselesaikan.
Menurutnya, tugas mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan perusahaan
dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang dibayarkan.
Sedangkan, pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum berupa
sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.
"Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam hal ini,"
pungkas Haiyani.
(DEV).
93
