Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 129
MEDIATOR HI PUNYA TUGAS PENTING MEMBINA, MENGAWASI, KEPASTIAN
PEMBAYARAN THR
JAKARTA: Pengawas ketenagakerjaan dan Mediator HI memiliki tugas penting dalam pembinaan
dan pengawasan untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
pekerja/buruh.
Hal itu dikemukakan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenegakaerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binawasnaker & K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang, kepada
Kadisnaker provinsi seluruh Indonesia dalam kegiatan "Webinar Sinergitas dan Kolaborasi
Pengawas Ketenagakerjaan dan Mediator Hubungan Industrial dalam Penanganan Permasalahan
THR 2021", melalui zoom meeting, dari Jakarta, Jumat (7/5/2021).
Menurut dia, tugas Mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan perusahaan
dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang dibayarkan.
Sedangkan, Pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum berupa
sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.
"Dengan demikian Pengawas dan Mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam meningkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia, " tutur Haiyani Rumondang.
Dia menjelaskan, dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau
kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka,
Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi
pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Sanksi administratif itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2). Sedangkan, bagi
Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa teguran
tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi; serta pembekuan kegiatan usaha.
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan," lanjut Haiyani.
Secara umum, kebijakan Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), THR swasta, serta PNS,
diperkirakan akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021
mendatang. Haiyani menyatakan, pemberian THR ini akan mendorong konsumsi di tingkat
masyarakat.
Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, namun pekerja/buruh
bisa mengirim kepada orang tua atau saudara, "Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik
dan semoga pembayaran THR melalui konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal II thn 2021 sesuai target pemerintah,"
terangnya.
Dia menilai momentum lebaran mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang lebih
besar. Terlebih konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar bagi laju
perekonomian.
"Artinya semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga konsumsi yang akan
dibelanjakan," ungkapnya ***.
128
