Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

hukum berupa pengenaan sanksi pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan
perundangan.
Sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

2. Sanksi bagi pengusaha bermacam-macam Dok. Kemnaker Sedangkan bagi Pengusaha yang
tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis;
pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan
pembekuan kegiatan usaha "Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban
Pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan," lanjut Haiyani.

Secara umum, kebijakan harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), THR swasta dan PNS,
diperkirakan akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021
mendatang.
3. Pemberian THR akan mendorong konsumsi masyarakat Dok. Kemnaker Ditambahkan Haiyani,
pemberian THR ini akan akan mendorong konsumsi di tingkat masyarakat. Sekalipun pemerintah
melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, namun pekerja/buruh bisa mengirim kepada
orang tua atau saudara, "Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik dan semoga pembayaran
THR melalui konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat mempercepat
pertumbuhan ekonomi di kuartal II thn 2021 sesuai target pemerintah," ujarnya.

Haiyani menilai momentum lebaran mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang
lebih besar. Terlebih konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar bagi laju
perekonomian. "Artinya semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga konsumsi
yang akan dibelanjakan," katanya. (WEB).

136