Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 144
Judul Pengusaha Langgar Aturan Bayar THR, Tunggu Sanksi Menaker
Nama Media apahabar.com
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://apahabar.com/2021/05/pengusaha-langgar-aturan-bayar-thr-
tunggu-sanksi-menaker/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-09 10:09:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kami konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kami perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kami menindaklanjuti pengaduan
dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas
ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan
pelaksanaan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengancam memberikan sanksi kepada pengusaha yang
melanggar aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran. Ia meminta gubernur, wali
kota, dan bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang
masuk ke Posko THR yang dibentuk.
PENGUSAHA LANGGAR ATURAN BAYAR THR, TUNGGU SANKSI MENAKER
JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengancam memberikan sanksi kepada
pengusaha yang melanggar aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran.
Dalam menegakkan aturan, Ida menyebut Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek
pengawasan dan penegakan hukum guna memastikan THR dibayarkan kepada pekerja sesuai
ketentuan.
143
