Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Judul Pekerja Media Tak Dibayar THR, Laporkan Kesini
Nama Media rri.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://rri.co.id/semarang/ruang-publik/press-
release/1045685/pekerja-media-tak-dibayar-thr-laporkan-kesini
Jurnalis Royce Wijaya
Tanggal 2021-05-09 09:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota
Semarang membuka Posko Pengaduan bagi jurnalis dan pekerja media yang tidak terpenuhi
hak-haknya sebagai tenaga kerja oleh perusahaan.Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di
perusahaan. Disebutkan, THR tepat waktu kepada pekerja atau buruh, yakni paling lambat H-7
lebaran.

PEKERJA MEDIA TAK DIBAYAR THR, LAPORKAN KESINI

Semarang : Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jawa Tengah dan Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) Kota Semarang membuka Posko Pengaduan bagi jurnalis dan pekerja media yang tidak
terpenuhi hak-haknya sebagai tenaga kerja oleh perusahaan.

Jenis-jenis pengaduan: tidak dibayar upah, pemotongan upah, keterlambatan pembayaran upah,
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tidak diberikan hak cuti, tidak diberikan Tunjangan
Hari Raya (THR), maupun korban kebijakan yang merugikan pekerja media.

Data yang masuk di kanal pengaduan ini akan mendapatkan fasilitas konsultasi hukum secara
gratis oleh Serikat Pekerja Lintas Media Jawa Tengah dan AJI Kota Semarang. Kami akan
merahasiakan semua data dan informasi yang disampaikan.

Sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan
Tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan. Disebutkan, THR tepat waktu kepada pekerja
atau buruh, yakni paling lambat H-7 lebaran.

Sejauh ini, perusahaan cenderung rentan melakukan pelanggaran ketenagakerjaan. Mulai dari
kasus tidak dibayarnya upah pekerja, pemotongan upah, keterlambatan pembayaran upah,
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, tidak diberikan hak cuti, tidak diberikan Tunjangan
Hari Raya (THR), maupun korban kebijakan yang merugikan pekerja media.

147