Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 183

(SPLP)  bagi  buruh  migran  tanpa  dokumen.  Surat  itu  dibutuhkan  buruh  migran,  seperti  para
              korban perdagangan orang, agar dapat pulang ke Tanah Air lewat jalur resmi.
              "Kalau tidak begitu, mereka nanti pulang lewat jalur tikus. Di situ nanti dimainkan mafia. Mereka
              harus bayar. Selain itu, nanti ditangkap lagi di sini. Kasihan mereka," kata Tito seusai meninjau
              kepulangan buruh migran di Pelabuhan Internasional Batam Centre.

              Saat  ini,  ada  tiga  pintu  resmi  yang  dibuka  pemerintah  untuk  menangani  kepulangan  buruh
              migran. Daerah itu ialah Batam di Kepulauan Riau (Kepri), Entikong (Kalimantan Barat), dan
              Nunukan (Kalimantan Utara). Sementara Dumai (Riau) dan Tanjung Balai Asahan (Sumatera
              Utara) sudah tidak lagi menerima kepulangan buruh migran. Alasannya, di dua lokasi itu tengah
              mengalami lonjakan kasus Covid-19 tinggi.

              Kepala  Subsatuan  Tugas  Khusus  Pemulangan  Pekerja  Migran  Indonesia  (PMI)  di  Daerah
              Pelintasan Batam Letnan Kolonel Sigit Dharma Wiryanto mengatakan, sepanjang 2021 sudah
              lebih dari 14.000 buruh migran pulang lewat kota itu. Kini, 723 orang masih berada di Batam
              dan 231 orang tengah dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang karena positif Covid-
              19.

              Tito meminta Komandan Resor Militer 033 Wira Pratama Brigadir Jenderal Jimmy Ramoz, selaku
              Kepala  Satgas  Khusus  Pemulangan  PMI  Kepri,  menghitung  anggaran  untuk  menangani
              kepulangan buruh migran.

              Pada  19  April  lalu,  Kepala  BNPB  Doni  Munardo  mengatakan,  pemerintah  pusat  akan  segera
              memberikan dana Rp 2,4 miliar per bulan untuk biaya karantina buruh migran kepada Provinsi
              Kepri. Jumlah itu dihitung dari estimasi rata-rata kedatangan 200 buruh migran 200 per hari.

              Surat izin keluar masuk

              Di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan, warga Bogor, Depok, Tangerang, dan
              Bekasi tidak perlu surat izin keluar masuk (SIKM) untuk masuk wilayah Jakarta. SIKM diperlukan
              bagi warga yang hendak bepergian keluar wilayah Jabodetabek.

              Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI
              Jakarta Benni Agus-candra mengatakan, SIKM hanya untuk keperluan mendesak. Warga diimbau
              bijak dalam mengajukan SIKM karena banyak pemalsuan dokumen dan tidak sesuai persyaratan.

              "Kebijakan  ini  berlaku  6-17  Mei  2021.  SIKM  dikecualikan  bagi  warga  di  wilayah  aglomerasi
              Jabodetabek  yang  melakukan  perjalanan  nonmudik  ke  wilayah  Jakarta,"  kata  Benni  dalam
              keterangan tertulisnya, Sabtu. (NDU/GIO)

              SIKM dikecualikan bagi tuarga di wilayah aglomerasi Jabodetabek yang melakukan perjalanan
              nonmudik ke ujilayah Jakarta.




















                                                           182
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188