Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 183
(SPLP) bagi buruh migran tanpa dokumen. Surat itu dibutuhkan buruh migran, seperti para
korban perdagangan orang, agar dapat pulang ke Tanah Air lewat jalur resmi.
"Kalau tidak begitu, mereka nanti pulang lewat jalur tikus. Di situ nanti dimainkan mafia. Mereka
harus bayar. Selain itu, nanti ditangkap lagi di sini. Kasihan mereka," kata Tito seusai meninjau
kepulangan buruh migran di Pelabuhan Internasional Batam Centre.
Saat ini, ada tiga pintu resmi yang dibuka pemerintah untuk menangani kepulangan buruh
migran. Daerah itu ialah Batam di Kepulauan Riau (Kepri), Entikong (Kalimantan Barat), dan
Nunukan (Kalimantan Utara). Sementara Dumai (Riau) dan Tanjung Balai Asahan (Sumatera
Utara) sudah tidak lagi menerima kepulangan buruh migran. Alasannya, di dua lokasi itu tengah
mengalami lonjakan kasus Covid-19 tinggi.
Kepala Subsatuan Tugas Khusus Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Daerah
Pelintasan Batam Letnan Kolonel Sigit Dharma Wiryanto mengatakan, sepanjang 2021 sudah
lebih dari 14.000 buruh migran pulang lewat kota itu. Kini, 723 orang masih berada di Batam
dan 231 orang tengah dirawat di Rumah Sakit Khusus Infeksi Pulau Galang karena positif Covid-
19.
Tito meminta Komandan Resor Militer 033 Wira Pratama Brigadir Jenderal Jimmy Ramoz, selaku
Kepala Satgas Khusus Pemulangan PMI Kepri, menghitung anggaran untuk menangani
kepulangan buruh migran.
Pada 19 April lalu, Kepala BNPB Doni Munardo mengatakan, pemerintah pusat akan segera
memberikan dana Rp 2,4 miliar per bulan untuk biaya karantina buruh migran kepada Provinsi
Kepri. Jumlah itu dihitung dari estimasi rata-rata kedatangan 200 buruh migran 200 per hari.
Surat izin keluar masuk
Di Ibu Kota, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan, warga Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi tidak perlu surat izin keluar masuk (SIKM) untuk masuk wilayah Jakarta. SIKM diperlukan
bagi warga yang hendak bepergian keluar wilayah Jabodetabek.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI
Jakarta Benni Agus-candra mengatakan, SIKM hanya untuk keperluan mendesak. Warga diimbau
bijak dalam mengajukan SIKM karena banyak pemalsuan dokumen dan tidak sesuai persyaratan.
"Kebijakan ini berlaku 6-17 Mei 2021. SIKM dikecualikan bagi warga di wilayah aglomerasi
Jabodetabek yang melakukan perjalanan nonmudik ke wilayah Jakarta," kata Benni dalam
keterangan tertulisnya, Sabtu. (NDU/GIO)
SIKM dikecualikan bagi tuarga di wilayah aglomerasi Jabodetabek yang melakukan perjalanan
nonmudik ke ujilayah Jakarta.
182

