Page 186 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 186
menegaskan, pengawas ketenagakerjaan dan mediator hubungan industrial memiliki tugas
penting dalam melakukan pembinaan dan pengawasan guna memastikan pembayaran THR
kepada pekerja/buruh.
Menurut Haiyani, tugas mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan
perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang
dibayarkan. Sedangkan pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum
berupa sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.
"Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam meningkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia, " kata Haiyani Rumondang dalam sambutannya.
Haiyani menjelaskan, dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau
kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
pengawas Ketenagakerjaan harus melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi
pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundangan.
Sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).
Sedangkan bagi pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan," lanjut Haiyani.
Secara umum, kebijakan harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), THR swasta dan PNS,
diperkirakan akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021
mendatang.
Lebih jauh Haiyani menjelaskan, pemberian THR ini akan mendorong konsumsi di tingkat
masyarakat. Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada lebaran tahun ini, namun
pekerja/buruh bisa mengirim kepada orang tua atau saudara,
185
