Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

2021 di antaranya ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat
kesehatan, serta industri makanan dan minuman.
Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar
sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam
bentuk uang, serta perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi COVID-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan
pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR tersebut.

“Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR,” katanya.

Ditjen Binwasnaker dan K3 juga telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR.

Sekjen Kemnaker juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan
tidak mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.

Lebih lanjut, Anwar mengingatkan kepada pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika
terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka
harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya.

Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya.

“Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan
pembayaran THR di bawah ketentuan perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan
pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan
rekomendasi kepada pejabat berwenang pada kementerian/lembaga atau daerah setempat
untuk pengenaan sanksi administratifnya,” ujarnya.

Anwar juga mengingatkan bahwa terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar
THR keagamaan sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat dikenakan sanksi
administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi tersebut dapat berupa
teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.

192