Page 195 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

ATASI MASALAH THR, KEMNAKER KUMPULKAN KADISNAKER SE-INDONESIA

Dalam upaya mengatasi permasalahan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) 2021,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumpulkan Kadisnaker provinsi seluruh
Indonesia dalam kegiatan "Webinar Sinergitas dan Kolaborasi Pengawas Ketenagakerjaan dan
Mediator Hubungan Industrial dalam Penanganan Permasalahan THR 2021", melalui zoom
meeting, pada Jumat (7/5/2021).

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenegakaerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (Binawasnaker & K3) Kemnaker, Haiyani Rumondang menegaskan Pengawas
ketenagakerjaan dan Mediator HI memiliki tugas penting dalam pembinaan dan pengawasan
untuk memastikan pembayaran THR kepada pekerja/buruh.

Menurut Haiyani, tugas Mediator mendorong agar dialog secara kekeluargaan dengan
perusahaan dapat mencapai kata sepakat pada waktu yang ditetapkan dan jumlah THR yang
dibayarkan. Sedangkan Pengawas memberikan peringatan dan memastikan penegakan hukum
berupa sanksi administrasi apabila THR tidak dibayarkan.

"Dengan demikian pengawas dan Mediator dapat ikut andil berperan aktif dalam meningkat
pertumbuhan ekonomi Indonesia, " kata Haiyani Rumondang dalam sambutannya.

Haiyani menjelaskan dalam hal THR Keagamaan tidak dibayar sesuai kesepakatan dan/atau
kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan peraturan perundang-undangan, maka
Pengawas Ketenagakerjaan akan melakukan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi
pelaksanaan pembayaran THR, sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).

Sedangkan bagi Pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan, dikenai sanksi administratif
berupa teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara sebagian atau
seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha "Pengenaan sanksi administratif tidak
menghilangkan kewajiban Pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan," lanjut Haiyani.

Secara umum, kebijakan harbolnas (Hari Belanja Online Nasional), THR swasta dan PNS,
diperkirakan akan mampu menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2021
mendatang.

Ditambahkan Haiyani, pemberian THR ini akan akan mendorong konsumsi ditingkat masyarakat.
Sekalipun pemerintah melakukan larangan mudik pada Lebaran tahun ini, namun pekerja/buruh
bisa mengirim kepada orang tua atau saudara, "Pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik
dan semoga pembayaran THR melalui konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat dapat
mempercepat pertumbuhan ekonomi di kuartal II thn 2021 sesuai target pemerintah, " ujarnya.
Haiyani menilai momentum lebaran mendorong masyarakat untuk melakukan konsumsi yang
lebih besar. Terlebih konsumsi masyarakat masih menjadi penyumbang terbesar bagi laju
perekonomian. "Artinya semakin banyak THR yang diterima, semakin banyak juga konsumsi
yang akan dibelanjakan, " katanya.

194