Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 200
Judul UU Cipta Kerja Cegah Kampanye Negatif di Sektor Ketenagakerjaan
Nama Media investor.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://investor.id/business/uu-cipta-kerja-cegah-kampanye-negatif-di-
sektor-ketenagakerjaan
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-09 00:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Musdhalifah Machmud (Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian dari Kemenko
Perekonomian) UU Cipta Kerja akan meningkatkan penerimaan produk sawit Indonesia di pasar
global dan memperkuat citra positif kelapa sawit berkelanjutan termasuk dengan menerapkan
kewajiban ISPO yang telah mengadopsi 12 target SDGs dari 17 target
Ringkasan
Pemerintah mengajak pelaku usaha dan buruh sawit untuk bersama-sama melaksanakan
Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan peraturan pelaksananya, karena bisa
meningkatkan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap
pekerja termasuk di sektor kelapa sawit.
UU CIPTA KERJA CEGAH KAMPANYE NEGATIF DI SEKTOR KETENAGAKERJAAN
JAKARTA, - Pemerintah mengajak pelaku usaha dan buruh sawit untuk bersama-sama
melaksanakan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11/2020 dan peraturan pelaksananya, karena
bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap
pekerja termasuk di sektor kelapa sawit.
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mengatakan, kampanye negatif sawit di
sektor tenaga kerja sangat merugikan semua pihak tanpa penanganan yang baik, kampanye
tersebut bisa merusak kontribusi sawit terhadap negara padahal peranan sawit telah terbukti
menyerap 16 juta tenaga kerja.
Ia menilai UU Cipta Kerja harus dipandang positif karena memperbaiki dan menyempurnakan
dan melindungi hak pengusaha maupun pekerja karena UU Cipta Kerja menjawab masalah upah
rendah, jam kerja panjang, perlindungan hak pekerja, buruh kerja harian lepas, perjanjian kerja
199
