Page 202 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 202
Judul Pengenaan Sanksi Tak Hilangkan Kewajiban Perusahaan Bayar THR
Nama Media mediaindonesia.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://mediaindonesia.com/ekonomi/403943/pengenaan-sanksi-tak-
hilangkan-kewajiban-perusahaan-bayar-thr
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-05-08 23:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
atas denda keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan
positive - Haiyani Rumondang (Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3 Kementerian
Ketenagakerjaan) Dengan demikian pengawas dan mediator dapat ikut andil berperan aktif
dalam hal ini
Ringkasan
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menegaskan, bagi perusahaan yang tidak membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pembekuan kegiatan usaha. Posko
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, ada
1.569 laporan yang masuk mengenai masalah THR selama kurun waktu 20 April sampai dengan
6 Mei 2021.
PENGENAAN SANKSI TAK HILANGKAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN BAYAR THR
KEMENTERIAN Ketenagakerjaan menegaskan, bagi perusahaan yang tidak membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Namun, hal itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan membayar THR ke pegawainya.
Adapun, sanksi administratif tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 9 ayat (1) dan (2).
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR Keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
201
