Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," ujarnya.
Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan
juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) atau perjanjian kerja waktu tertentu
(PKWT).

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar satu bulan upah. Sementara bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus, tetapi kurang
dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi
12 bulan kemudian dikali satu bulan upah.

Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Menteri Ida juga mengatakan, perayaan Idul Fitri kali ini merupakan tahun kedua di tengah
pandemi Covid-19. Untuk itu semua pihak harus benar-benar menaati peraturan yang dibuat
pemerintah, seperti jalankan protokol kesehatan dan tidak mudik.

"Ini tahun kedua merayakan Idul Fitri dalam pandemi Covid-19. Cara kita menunjukkan kasih
sayang, bakti kepada orang tua dengan cara kita tidak membawa virus kepada mereka. Mudah-
mudahan tahun depan tidak dalam kondisi seperti ini lagi," pungkasnya.

Habib Rizieq Sempat Kelelahan, Pengacara Ungkap Penyebab Utamanya Law-Justice.co adalah
media online berita investigasi hukum di Indonesia. Redaksi mengedepankan prinsip
pemberitaan yang obyektif, cover both sides dan imparsial.

(c) Copyright 2017 Law-Justice.co. Hak cipta dilindungi undang-undang.

205