Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021

Ringkasan

Penanganan laporan tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021 sudah terselesaikan
hingga 97 persen. Laporan tersebut terhitung dari 20 April hingga 5 Mei 2021. Berita terkait
Sanksi Tegas Di Depan Mata Bagi Perusahaan Yang Belum Bayar THR Karyawan Kawal
Perjalanan Bangsa, Ketua DPD RI Ingin Satukan Seluruh Elemen Masyarakat Tak Terima THR
Secara Penuh, ASN Jabar Diminta Emil Tunjukkan Sikap Bela Negara "Alhamdulillah kami sudah
selesaikan 97 persen, tiga persen sedang proses. Per 20 April hingga 5 Mei 2021, konsultasi THR
ada 543 laporan dan pengaduan ada 739 laporan," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah,
Sabtu (8/5).

KEMNAKER SUDAH TUNTASKAN 97 PERSEN ADUAN THR, SELEBIHNYA SEDANG
PROSES

Kemnaker Sudah Tuntaskan 97 Persen Aduan THR, Selebihnya Sedang Proses Laporan: Faisal
Aristama Sabtu, 08 Mei 2021, 21:59 WIB Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah/Net
Penanganan laporan tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021 sudah terselesaikan
hingga 97 persen. Laporan tersebut terhitung dari 20 April hingga 5 mei 2021.

Berita terkait Sanksi Tegas Di Depan Mata Bagi Perusahaan Yang Belum Bayar THR Karyawan
Kawal Perjalanan Bangsa, Ketua DPD RI Ingin Satukan Seluruh Elemen Masyarakat Tak Terima
THR Secara Penuh, ASN Jabar Diminta Emil Tunjukkan Sikap Bela Negara "Alhamdulillah kami
sudah selesaikan 97 persen, tiga persen sedang proses. Per 20 April hingga 5 Mei 2021,
konsultasi THR ada 543 laporan dan pengaduan ada 739 laporan," kata Menteri
Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, Sabtu (8/5).

Dia menjelaskan posko THR tidak hanya di Kementerian Ketenagakerjaan saja, tapi ada di 34
provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Selain itu layanan yang disediakan bukan hanya
tatap muka, namun secara online atau lewat call center 1500 630.

"Jadi teman-teman buruh atau pengusaha yang ingin berkonsultasi menyampaikan pengaduan,
tidak hanya dilakukan di Kemnaker tapi bisa di seluruh provinsi," kata dia.

"Karena pandemi layanan bisa dilakukan melalui call center. Memang ada layanan tatap muka
tapi teman-teman lebih suka layanan online atau call center," imbuh Menteri Ida.

Mantan anggota DPR itu juga mengungkapkan jika karyawan atau buruh berhak mengetahui
kondisi keuangan. Hal tersebut untuk mengetahui apakah perusahaan menghalami kesulitan
finansial, terlebih di masa pandemi.

"Sebenernya untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan sehat atau tidak maka bisa dibaca
dari laproan keuangan. Di situ bisa dilihat aset, modal, penjualan, keuntungan, biaya. Semua
yang ada di perusahaan berhak mengetahuinya, termasuk pekerja atau buruh," ujar dia.

Menurutnya, jika ada perusahaan yang kesulitan dalam membayar gaji atau THR. Maka
perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan selama dua tahun ke belakang.

"Dari situ, kami minta dilakukan dialog secara bipartite, antara pengusaha dan pekerja dilakukan
secara kekeluargaan, secara terbuka. Dialog sosial itu kunci," jelas Menteri Ida.

Politisi PKB itu mengatakan, banyak persoalan-persoalan rumit bisa terselesaikan karena
dilakukan dialog secara kekeluargaan. Dialog sosial sangat efektif untuk mengatasi berbagai
persoalan di perusahaan.

207