Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 22
”Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,”
ujarnya, di Jakarta, sebagaimana dikutip dari situs setkab.go.id.
Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, terdapat 1.569 laporan yang masuk selama
kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan
899 pengaduan THR.
Berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya ritel,
jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta industri
makanan dan minuman.
Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar
sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam
bentuk uang, serta perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan
pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR tersebut.
”Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR.
Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas
Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan mediator di seluruh Indonesia melalui virtual
untuk mengoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR,” ucap Anwar.
***
21
