Page 24 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 24
Judul Menaker Ida: Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Aturan THR
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg7
Jurnalis TIM
Tanggal 2021-05-10 06:02:00
Ukuran 297x331mmk
Warna Warna
AD Value Rp 187.110.000
News Value Rp 935.550.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait T HR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita langsung menidaklanjuti
pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-
dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan
pemeriksaan pelaksanaan TI IR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Tadi pagi Ditjen Binwasnaker dan K3
telah melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Pengawas
Ketenagakerjaan dan Mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan
langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan atau kesepakatan pembayar TIIR di bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, bciupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kemen-tcrian/lcmbaga atau daerah setempat untuk penge naan sanksi admi nistratifnya
Ringkasan
Memasuki masa rentang waktu H-7 Lebaran, Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek
pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)
bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan.
MENTERI Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, meminta para Gubernur, Walikota, dan Bupati untuk
turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan TIIR yang masuk ke Posko TIIR
yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi
pelanggaran aturan THR.
23
