Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 225
yang telah dibentuk. Mereka juga diminta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya
bila terjadi pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR," kata
Menaker Ida di Jakarta, pada Jumat (7/5/2021), dilansir dari laman Kontan.co.id.
Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 Kementerian Ketenagakerjaan mencatat,
ada 1.569 laporan yang masuk di Posko THR selama kurun waktu 20 April s.d 6 Mei 2021. Jumlah
tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan 899 pengaduan THR.
Ada berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya
adalah ritel, jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan,
industri makanan dan minuman, dan sebagainya.
Beberapa permasalahan aduan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar sebagian,
dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam bentuk
uang, dan ada pula perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan Pengawas
Ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi pelaksanaan
pembayaran THR.
"Kita langsung menidaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung
berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR," terangnya.
Sekjen Anwar juga menyampaikan, bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan tidak mampu
memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan pembayaran
THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Dia juga mengingatkan Pengawas Ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika terdapat perusahaan
yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka harus ada
kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu pembayarannya.
Sebab, terdapat denda bagi pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan sebesar 5
persen dari total THR yang harus dibayar terhitung sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
pengusaha untuk membayar.
Selain itu, pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan beberapa sanksi administratif sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya dapat berupa teguran tertulis,
pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta
pembekuan kegiatan usaha.
224
