Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 227
MENAKER MINTAN KEPALA DAERAH BANTU SELESAIKAN PENGADUAN THR DI
DAERAH
BATAMTODAY.COM, Jakarta - Mendekati lebaran tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) terus memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai
ketentuan.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah meminta para Gubernur, Wali Kota, dan
Bupati untuk turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk
ke Posko THR yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya
bila terjadi pelanggaran aturan THR.
"Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang
kita perkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR,"
ujarnya, di Jakarta, Jumat (07/05/2021), seperti dikutip laman Setkab RI.
Posko THR Keagamaan 2021 Kemnaker mencatat, terdapat 1.569 laporan yang masuk selama
kurun waktu 20 April hingga 6 Mei 2021. Jumlah tersebut terdiri dari 670 konsultasi THR dan
899 pengaduan THR.
Berbagai kategori sektor usaha yang masuk dalam laporan posko THR 2021 di antaranya ritel,
jasa keuangan dan perbankan, konstruksi, manufaktur, migas, alat kesehatan, serta industri
makanan dan minuman.
Beberapa permasalahan yang diadukan antara lain THR tidak dibayar sama sekali, dibayar
sebagian, dibayar bertahap dengan kesepakatan atau tanpa kesepakatan, dibayar bukan dalam
bentuk uang, serta perusahaan tidak mampu karena terdampak pandemi Covid-19.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemnaker, Anwar Sanusi mengatakan, Kemnaker mengerahkan
pengawas ketenagakerjaan yang berada di tingkat pusat dan daerah untuk mengawasi
pelaksanaan pembayaran THR tersebut.
"Kita langsung menindaklanjuti pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian
langsung berkoordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas
ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan pelaksanaan THR. Ditjen Binwasnaker dan K3 telah
melakukan koordinasi dengan seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, pengawas
ketenagakerjaan, dan mediator di seluruh Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan
langkah-langkah penegakan hukum pelaksanaan THR," ujar Anwar.
Sekjen Kemnaker juga menyampaikan bahwa bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 dan
tidak mampu memenuhi pembayaran THR, didorong untuk melakukan dialog untuk pelaksanaan
pembayaran THR keagamaan dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan.
Lebih lanjut, Anwar mengingatkan kepada pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi, jika
terdapat perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR tujuh hari sebelum hari raya, maka
harus ada kesepakatan tertulis bipartit antara pengusaha dan pekerja untuk jangka waktu
pembayarannya.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan harus didukung dengan bukti laporan keuangan
dua tahun terakhir dan memuat waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling
lambat dibayar sehari (H-1) sebelum Hari Raya. "Dalam hal THR keagamaan tidak dibayar sesuai
kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayaran THR di bawah ketentuan perundang-undangan,
maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran THR, berupa nota
pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya," ujarnya.
226
