Page 232 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2021
P. 232
Judul Menaker: Sanksi Tegas Bagi Pelanggar Aturan THR
Nama Media lensamedan.co.id
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL https://www.lensamedan.co.id/2021/05/menaker-sanksi-tegas-bagi-
pelanggar.html
Jurnalis juliejuntak
Tanggal 2021-05-08 15:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sebelumnya kita konsentrasi pada layanan
informasi dan konsultasi terkait THR, maka sekarang kita perkuat aspek pengawasan dan
penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan THR
positive - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Kita langsung menindaklanjuti
pengaduan dalam Posko THR secara periodik, kemudian langsung berkoordinasi dengan dinas-
dinas ketenagakerjaan untuk memerintahkan pengawas ketenagakerjaan melakukan
pemeriksaan pelaksanaan THR. Ditjen Binwasnaker dan K3 telah melakukan koordinasi dengan
seluruh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, pengawas ketenagakerjaan, dan mediator di seluruh
Indonesia melalui virtual untuk mengkoordinasikan langkah-langkah penegakan hukum
pelaksanaan THR
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kemenaker) Dalam hal THR keagamaan tidak
dibayar sesuai kesepakatan dan/atau kesepakatan pembayar THR di bawah ketentuan
perundang-undangan, maka pengawas akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembayaran
THR, berupa nota pemeriksaan sampai dengan rekomendasi kepada pejabat berwenang pada
kementerian/lembaga atau daerah setempat untuk pengenaan sanksi administratifnya
Ringkasan
Mendekati hari Lebaran Tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus
memperkuat aspek pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta para gubernur, wali kota, dan bupati untuk
turun tangan langsung dalam menyelesaikan setiap pengaduan THR yang masuk ke Posko THR
yang telah dibentuk, serta tak segan memberikan sanksi sesuai kewenangannya bila terjadi
pelanggaran aturan THR.
231
